Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Sengketa PTbPuKu adalah akronim dari Sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, secara sederhana dapat diistilahkan Sengketa Pengadaan Tanah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (6) jo. Pasal 22 jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa sengketa pengadaan tanah yang berkenaan dengan penetapan lokasi pengadaan tanah yang diterbitkan oleh Gubernur, dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi tersebut.
Pengadilan memeriksa dan memutus gugatan tersebut, dalam jangka waktu 30 hari kerja. Terhadap pihak yang masih keberatan terhadap putusan Pengadilan tersebut, dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak Putusan tersebut diberitahukan secara sah oleh Pengadilan.
Pedoman Gugatan
Persyaratan pengajuan gugatan, dalam rangka tertib administrasi dan tertib pelaksanaan Persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat di akses disini
Untuk memudahkan masyarakat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyediakan format / contoh - contoh Surat Kuasa, surat Gugatan dan Surat Jawaban
Pendaftaran Perkara
Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan melalui tautan berikut
Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan melalui tautan berikut :
Informasi Cepat
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik
Informasi Pendaftaran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Statistik Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi & PK
Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya
Berikut Ini Merupakan Survey Kepuasan Pelayanan PTUN Medan
Survey IKM dan IPAK
Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Tautan
Mahkamah Agung RI
Silahkan Klik Tautan Diatas Agar Dapat Terhubung Ke Situs Mahkamah Agung RI
Badan Pengawas
Silahkan Klik Tautan Diatas Agar Dapat Terhubung Ke Situs Badan Pengawas Mahkamah Agung RI
Ditjen. Badilmiltun. MA-RI
Silahkan Klik Tautan Diatas Agar Dapat Terhubung Ke Situs Direktorat Jenderal Badilmiltun. MA-RI.
Balitbangdiklatkumdil
Silahkan Klik Tautan Diatas Agar Dapat Terhubung Ke Situs Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
Pengadilan Tinggi TUN Medan
Silahkan Klik Tautan Diatas Agar Dapat Terhubung Ke Situs Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
Kliping Online Mahkamah Agung
Silahkan Klik Tautan Diatas Agar Dapat Terhubung Ke Situs Kliping Online Mahkamah Agung RI
JDIH Mahkamah Agung
Silahkan Klik Tautan Diatas Agar Dapat Terhubung Ke Situs JDIH Mahkamah Agung RI
SIPPN MENPAN
Silahkan Klik Tautan Diatas Agar Dapat Terhubung Ke Situs SIPPN MENPAN RB
Statistik
| Online |
206
|
|---|---|
| Hari Ini |
345
|
| Kemarin |
805
|
| Total Pengunjung |
3226
|
