Oktober 2020

Medan | Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Dalam rangka menyukseskan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen BadilMilTun) mengelar bimbingan teknis secara virtual dengan dipimpin dan dibuka oleh ibu H. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. (Dirjen Badilmiltun MA RI) didampingi bapak Drs. H. Achmad Jufri, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Ditjen Badilmiltun dan menghadirkan narasumber Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Dan Pengawasan (RB Kunwas)serta perwakilan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia di command center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dihadiri Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Para Hakim, Panitera, Sekretaris dan Pejabat Struktural dan Fungsional mengikuti BIMTEK tersebut yang di laksanakan secara bersama sama di ruang sidang utama Pengadilan TUN Medan.

Dengan materi ” Strategi Meraih Predikat WBK dan WBBM dalam Pembangunan Zona Integritas di Tengah Pandemi Covid-19″, acara ini diikuti oleh seluruh Satuan Kerja Tingkat Banding dan Pertama seluruh Indonesia di jajaran Ditjen BadilMilTun melalui aplikasi zoom meeting dan berlangsung selama 4 hari (6 s/d 9/10-2020).

Dalam acara ini para peserta yang mengikuti bimtek sudah terjadwal berdasarkan Surat Dirjen BadilMilTun No. 1711/DJA/HM.00/5/2020 tentang undangan mengikuti Virtual Meeting. Mereka adalah satker yang sudah meraih predikat WBK/WBBM, satker yang tahun lalu sudah dinilai tapi tidak memperoleh predikat WBK/WBBM dan satker yang baru akan diusulkan.

Sekretaris Ditjen Badilmiltun menjelaskan tentang strategi pembangunan ZI unit kerja menuju WBK/WBBM. menurutnya ada lima strategi dalam pembanguna Zona Integritas.

Pertama, Mindset/ Cultur Set & Komitmen. Komiteman nyata pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama.

Kedua, Kemudahan, kecepatan, transparansi pelayanan. Menyediakan fasilitas yang lebih baik dan sistem pelayanan yang cepat dan transparan serta semangat hospitality untuk kepuasan publik.

Ketiga, Program yang menyentuh masyarakat. Membuat inovasi program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut.

Keempat, Monitoring dan Evaluasi. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya dan umpan balik perbaikan.

Kelima, Manajemen Media. Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat.

Sekretaris Ditjen Badilmiltun juga menuturkan dalam Reformasi birokrasi dan pembangunan ZI terdapat 3 budaya yang akan dicapai. Yang pertama yaitu budaya integritas tinggi. “Jangan sampai ada pelayanan yang tidak jelas, diskriminasi dan apakah masih ada calo di dalam pengadilan. Dalam Budaya integritas tinggi semua personil pengadilan harus menjunjung itu. Nilai-nilai organisasi yang ada di Mahkamah Agung dan juga di Ditjen BadilMilTun diimplementasikan,” ujarnya.

Kemudian yang kedua adalah budaya kinerja tinggi. Capai-capaian kinerja kita harus tinggi dengan capaian indikator kinerja utamanya. “Saya lihat tahun kemarin evaluasi akuntabilitas kinerja maupun evaluasi Reformasi Birokrasi di Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Medan kinerjanya luar biasa tinggi.

Sedangkan yang ketiga adalah budaya melayani dengan baik. Pelayanan peradilan yang baik di Pengadilan Tingkat Banding Militer dan TUN maupun di Pengadilan Tingkat Pertama Militer dan TUN.”Pelayanan peradilan yang baik selain kepada publik juga kepada stakeholder di Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara,”tuturnya.

Agus juga meminta apa yang telah ia paparkan agar dibaca dan dipelajari. “Ini tugas kita bersama untuk memperbaiki republik ini menjadi lebih baik, peradilan yang agung dan peradilan yang cepat dan modern ini bisa terwujud,”