Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H meresmikan pengoperasian 85 pengadilan baru di Melonguane Kabupaten Talaud, pada Senin 22 Oktober 2018. Acara peresmian tersebut sengaja di selenggarakan di Melonguane sebagai salah satu kota yang terletak di wilayah terluar Indonesia.

Sebelumnya Kabupaten Talaud dengan ibu kota Melonguane termasuk dalam wilayah hükum Pengadilan Negeri Tahuna di Kabupaten Sangihe, padahal antara Kabupaten Talaud dengan Kabupaten Sangihe terpisah oleh laut. Dua kabupaten tersebut hanya bisa ditempuh dengan transportasi udara dengan rute Talaud-Manado-Sangihe sehingga masyarakat yang berdomisili di Kota Melonguane untuk bisa datang ke Pengadilan Negeri Tahuna harus terbang naik pesawat ke Manado terlebih dahulu baru terbang lagi ke Kabupaten Sangihe tempat Pengadilan Negeri Tahuna berada. Sekarang dengan berdirinya Pengadilan Negeri Melonguane, maka masyarakat yang tinggal di Kabupaten Talaud tidak perlu lagi harus menggunakan pesawat untuk datang ke pengadilan.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. mengatakan bahwa terbentuknya pengadilan baru tidak semata-mata ditujukan untuk berdirinya sebuah bangunan pengadilan di suatu daerah yang wilayah administratifnya mengalami pemekaran, namun yang lebih penting adalah bisa lebih mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan yang domisilinya jauh dari lokasi pengadilan. Kendala geografis diwilayah-wilayah tertentu seringkali menyulitkan bagi para pencari keadilan untuk bisa datang langsung ke pengadilan, baik karena jarak antara pengadilan dengan tempat tinggal para pencari keadilan yang sangat jauh atau disebabkan karena kondisi alam yang sulit dilalui oleh alat transportasi, baik darat laut maupun udara, sehingga pada daerah-

daerah tertentu untuk bisa sampai ke pengadilan memerlukan perjuangan yang sangat berat dan biaya yang cukup besar.

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ketentuan tersebut memberikan konsekuensi bahwa negara wajib untuk menyediakan sarana dan fasilitas bagi warga negara untuk dapat memperoleh layanan hukum dan keadilan. Dalam rangka menjalankan amanat konstitusi untuk menjangkau akses keadilan bagi masyarakat dan pencari keadilan di daerah-daerah yang jauh dari lokasi pengadilan, maka dibentuk 85 pengadilan baru agar lebih memudahkan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanahnhukum dan keadilan.

Ketua Mahkamah Agung berharap dengan berdirinya pengadilanpengadilan baru tersebut dapat memberikan kemudahan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, agar dapat mewujudkan prinsip penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA

Dr. Abdullah, SH., MS.

Untuk Menyaksikan Siaran Langsung Silahkan Klik Link Ini  pada Hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018

Sumber :  https://mahkamahagung.go.id/

Medan, 17 Agustus 2018 , Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Mengadakan Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Ke 73 Republik Indonesia,Upacara Diadakan di Halaman Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara medan.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Yaitu Bapak Andy Lukman, S.H., M.H., sebagai Pembina Upacara HUT Kemerdekaan yang Ke-73 dan Isi dari sambutan Gubernur Sumatera Utara.

Dengan Mengangkat Tema “Kerja Kita Prestasi Bangsa”, Lalu acara dilanjutkan dengan penyematan Satya Lencana XXX tahun, XX Tahun, X Tahun dan VIII Tahun, yang disematkan perwakilan dari PTTUN Medan dan PTUN Medan.

Untuk Melihat Foto – foto Selanjutnya Klik Disini

Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Medan, 21 Mei 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyelenggarakan Upacara Bendera dalam Rangka Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-110 Tahun 2018, Dipimpin oleh Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Ibu Hj. Febru Wartati , S.H., M.H. dan Komandan Upacara yaitu Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bapak Fatma NM Simbolon, S.H., M.H.

untuk lengkapnya silahkan klik ini fotonya

Kunjungan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mulyono, SH.,S.IP., MH. ke PTUN Medan di sambut oleh PLH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Pengki Nurpanji, SH, Sekretaris PTUN Medan Mary Irdanna Nainggolan, SE., SH., M.H, Wakil Panitera PTUN Medan Mardiana, SH dan Seluruh Hakim, Pegawai dan Staff PTUN Medan.

Dalam Kunjungannya Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mulyono, SH.,S.IP., MH. melihat dan mewancarai petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTUN Medan , beliau lalu melihat aplikasi SELT BELT yaitu aplikasi Surat Menyurat PTUN Medan.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mulyono, SH.,S.IP., MH. lalu mengunjungi ruang Perkara , ruang Kesekretariatan dan ruang sidang PTUN medan.

Untuk Lihat Fotonya Klik Disini

Admin PTUN Medan

Jakarta-Humas: Menunjuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor 336 Tahun 2018, tanggal 8 Mei 2018, tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Bulan Ramadhan, dengan ini Sekretaris Mahkamah Agung menentukan jam kerja selama Bulan Suci Ramadhan adalah sebagai berikut :

Senin s.d Kamis

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d puku1 15.00 waktu setempat
Jam istirahat    : Puku1 12.00 s.d puku1 12.30 waktu setempat

Jum’at
Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d pukul 15.30 waktu setempat
Jam istirahat   : Pukul 11.30 s.d pukul 12.30 waktu setempat

(Humas)

Jakarta-Humas, Berdasarkan Pengumuman Nomor 01/PANSEL/Japati/03/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II/a) Mahkamah Agung RI Tahun 2018 dan Hasil Rapat Koordinasi Panitia Seleksi Tanggal 18 April 2018, maka dengan ini disampaikan Pengumuman Hasil Seleksi Japati dan  Pengumuman perubahan jadwal tahapan Pelaksanaan seleksi . Maka dengan ini kami lampirkan sebagai berikut :

(sf/rs)

File Dokumen :

Perubahan Jadwal

Peserta Yang Berhak

Sumber : Website Mahkamah Agung