Category Archives: Berita Depan 2

SELEKSI TERBUKA JAPATI PADA BADAN PENGAWASAN MA RI

post_1

Jakarta – Humas MA: Menindaklanjuti  Surat  Ketua  Panitia  Seleksi  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Mahkamah Agung   RI   Tahun   2020   Nomor:   04/Pansel/Japati/4/2020  tanggal   2  April   2020  tentang Pengumuman   Perpanjangan   Pendaftaran  Seleksi  Terbuka   Pengisian  Jabatan   Pimpinan Tinggi  Pratama  (lnspektur Wilayah  I     dan  lnspektur Wilayah  Ill)  pada  Mahkamah  Agung  RI Tahun 2020, dengan  ini disampaikan  beberapa  hal sebagai berikut:

1.   Agar    menyebarluaskan     melalui    website    satuan     kerja     masing-masing     tentang pengumuman tersebut.

2.   Memerintahkan   kepada   pejabat  yang  memenuhi  syarat  di  lingkungan   masing-masing untuk  mengikuti  Seleksi Terbuka Jabatan  Pimpinan  Tinggi Pratama  (lnspektur Wilayah  I dan lnspektur Wilayah  Ill)  pada Mahkamah Agung RI.

Untuk informasi lebih jelas, silakan klik tautan di bawah ini. (azh/RS)

 

 

silahkan download file

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA DAN KOMITMEN BERSAMA PADA JAJARAN APARATUR DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

PARA HAKIM PTUN MEDAN

Kota Medan, 6 Januari 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari senin tanggal 6 Januari 2020, pukul 08.30 WIB di Ruang Sidan Utama mengadakan penandatanganan Pakta Integritas. Kegiatan ini di pimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Bapak Kasim, S.H., M.H. yang dihadiri seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, para Panitera Muda, para Panitera Pengganti, para Kasubbag, Jurusita Pengganti, Pelaksana(Staf), P3K .

Penandatangan Pakta Integritas ini sesuai tujuannya adalah merupakan langkah untuk memastikan bahwa aparatur sipil Negara sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta peran dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu Pakta Integritas tersebut merupakan wujud penyelenggraan pemerintah yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.

PARA APARATUR KEPANITERAAN PTUN MEDAN

PARA APARATUR KEPANITERAAN PTUN MEDAN

PARA PEJABAT STRUKTURAL PTUN MEDAN

PARA PEJABAT KEPANITERAAN DAN  STRUKTURAL PTUN MEDAN

PELAKSANA PADA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PTUN MEDAN

PELAKSANA PADA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PTUN MEDAN

PARA CALON HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI PTUN MEDAN

PARA CALON HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI PTUN MEDAN

Kegiatan ini dimulai dengan Pembacaan Pakta Integritas dan di ikuti penandatangani oleh Seluruh Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Pejabat Kesekretariatan, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, Pelaksana/ Staf , P3K.

TENAGA P3K PTUN MEDAN

TENAGA P3K PTUN MEDAN

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI POSBAKUM

slide_posbakum

Medan, 30 Desember 2019

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Sudah Melakukan Seleksi POSBAKUM di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

 

Pengumuman Hasil Seleksi

KETUA KAMAR TUN MA DIKUKUHKAN MENJADI GURU BESAR UNDIP

KETUA KAMAR TUN MA DIKUKUHKAN MENJADI GURU BESAR UNDIP

Semarang-Humas: Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr  H. Supandi, SH., M.Hum dikukuhkan menjadi Guru Besar Tidak Tetap Dalam Bidang Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, di Gedung Prof Soedarto, Tembalang, Semarang, Jumat (29/11/2019)

Pidato pengukuhan Supandi berjudul  Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara  Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong  Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia.

Supandi memaparkan perkembangan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) saat ini menjadi semakin luas. Ia juga menjelaskan tentang konsekuensi  Revolusi Industri 4.0 yang berdampak pada pelayanan publik di bidang administrasi negara melalui pemerintahan yang berbasis teknologi informasi.

IMG-20191202-WA0003

“Mahkamah Agung termasuk lingkungan Peratun didalamnya mulai  menggunakan sarana TI guna memodernisasi administrasi penyelesaian perkara, baik dari aspek strukturnya maupun fungsinya dalam rangka menghadapi adanya revolusi industri 4.0. Pemanfaatan teknologi bagi badan adalah salah satu upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan tugas peradilan berupa keterlambatan penyelesaian perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur badan peradilan” jelasnya.

Lebih lanjut Supandi menjelaskan melalui penerapan IT prestasi Kamar TUN ini bukan hanya dalam memutus saja, bahkan dalam minutasinya pun di tahun 2018 perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 4.377 perkara. Dibandingkan dengan perkara yang masuk, rasio penyelesaian perkara (clearance rate)  sebesar 98, 01 %. Jadi, rata-rata waktu minutasi perkara pada Kamar TUN selama 2 bulan, tambahnya.

Menurutnya penerapan dan pengembangan e-court kedepannya yang  terus berkembang bahkan sampai pada tahap putusan tentu akan berdampak pada  semakin berkurangnya penggunaan kertas. Dengan demikian baik disadari atau tidak pengadilan telah memulai budaya baru yang disebut paperless culture. Bukan tidak mungkin melalui langkah sederhana kedepan pengadilan-pengadilan di Indonesia mampu melahirkan  pengadilan yang  ramah lingkungan (eco-court).

Supandi juga menjelaskan tantangan  kedepan dari penerapan peradilan elektronik adalah terkait dengan Keputusan Elektronis  dan Permasalahan Bukti Elektronik. Tanggung jawab hukum administrasi negara kedepan adalah bagaimana menjamin keamanan dan keautentikan terhadap dokumen public tersebut kepada publik harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IMG-20191202-WA0002

Sejumlah pejabat negara tampak hadir dalam proses pengukuhan tersebut diantaranya adalah  Ketua Mahkamah Agung, Prof. Hatta Ali, Staff Khusus Wakil Presiden Prof. M. Nasir, Gubernur  Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Komisioner Komisi Yudisial.

Rektor Undip Prof Yos Johan Utama menuturkan, dengan dikukuhkannya Prof Supandi, maka Undip hingga saat ini telah mengukuhkan 9 Guru Besar  dosen tidak tetap. Prof Supandi sendiri merupakan Guru Besar ke-24 yang dikukuhkan Undip di tahun 2019 ini. (Humas)

PENGAMBILAN SUMPAH/ JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL (ASN) PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DSC00142

Medan,29 Juli 2019

Acara Pengambilan Sumpah Aparatur Sipil Negara/ PNS Peradilan Tata Usaha Negara terhadap 10 ( Sepuluh ) orang Calon Hakim Peradilan TUN, dilaksanakan SATKER Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, 29 Juli 2019, bertempat di Ruang Sidang Utama PTUN Medan yang langsung dipimpin oleh Bapak KASIM, S.H., M.H selaku Ketua PTUN Medan.

DSC00164

DSC00146

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : W1 – TUN/ 1334/Kp. 00.3/ 7/ 2019, tertanggal 29 Juli 2019, Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Aparatur Sipil Negara/ PNS ini dimulai dengan Pembacaan Surat Keputusan. dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan pengucapan Fakta Integritas ASN / PNS yang dipimpin oleh Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dihadapan para saksi Bapak Candra Siregar, ST.,SH.,MH selaku Kasubbag. PTIP dan Bapak Andrias, SE selaku Kasubbag. Umum dan Keuangan PTUN Medan.

DSC00162 DSC00150 DSC00152

Acara pengambilan sumpah ASN/ Pegawai Negeri Sipil tersebut dihadiri oleh Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, para Pegawai serta Tenaga P3K Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Acara ditutup dengan doa, foto bersama.

KEGIATAN PEMBINAAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

12

15

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menerima kunjungan kerja  dari Hakim Tinggi Pengawas  beserta Panitera dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan . Kunjungan kerja dilaksanakan dalam rangka pembinaan rutinitas Tingkat Banding terhadap Pengadilan di bawahnya  melalui pengawasan dan pembinaan pada Hari Kamis s.d Jum’at, tanggal 18 s.d 19 Juli 2019.

14   13

Tim Pembinaan dalam kunjungan ini di Ketuai oleh Bapak DR. Arifin Marpaung, S.H.,M.Hum. (selaku Wakil Ketua PTTUN Medan), H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum dan Budhi Hasrul, S.H., selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan didampingi oleh  Panitera Pengadilan Tinggi TUN Medan Sampirin Hadi, S.H.,M.H.

Dalam kunjungan tersebut, Hakim Tinggi Pengawas dan Pembinaan melakukan pengawasan administrasi perkara di bidang perdata dan hukum administrasi umum di bidang kesekretariatan.

12

Dalam briefing yang dilaksanakan di ruang Sidang Utama, tim pengawas membacakan beberapa poin penting tentang temuan di masing – masing. Hakim Tinggi Pengawas  mengatakan bahwa pengawasan bukan untuk mencari-cari kesalahan tetapi pada intinya untuk mengevaluasi hal-hal yang kita butuhkan bersama. Hakim Tinggi Pengawas tetap mengingatkan kewajiban para hakim pengawas bidang. Para hakim pengawas bidang harus aktif dan membuat laporan pengawasan secara tertulis kepada koordinator pengawas.

17

Ketua Pengadilan TUN Medan Kasim., S.H., M.H., mewakili seluruh hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf, Honorer PTUN Medan mengucapkan terima kasih atas kunjungan tim pengawas Pengadilan Tinggi TUN Medan, karena dengan adanya pengawasan dan pembinaan dari Hakim Tinggi Pengawas, Pengadilan TUN  Medan bisa mengetahui temuan-temuan yang tidak disadari dan temuan-temuan tersebut akan segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Segenap Aparatur dan Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan merayakan Idul Fitri 1440 H

IDUL FITRI new
Tidak ada pemberian paling indah dan perilaku yang mulia
Selain meminta maaf dan memaafkan di hari yang suci ini
Selamat Hari Raya Idul Fitri 2019/ 1440 H
Minaal Aidzin Wal Fa’izin
Kami mohon maaf lahir dan juga batin
IDUL FITRI new

Pencanangan, Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan TUN Medan

DSC00510

PTUN Medan, Selasa, 21 Mei 2019

Sebagai tindak lanjut Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor : B.73/HK.00.01/03/2019 perihak SPPT-TI sebagai Aksi Pencegahan Korupsi, dan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor : B/69/PW.04/2019 perihal Pembangunan Zona Integritas Prioritas di Lingkungan Penegak Hukum, maka Pengadilan TUN Medan melaksanakan acara Pencanangan, Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dilanjutkan dengan penandatanganan Piagam Dukungan Zona Integritas tersebut.

Adapun Stakeholders yang diundang dalam acara tersebut adalah :

1. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

2. Ketua DPRD Tk. II Kota Medan

3. Walikota Medan

4. Kepala Kejaksaan Negeri Medan

5. Kepala Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Sumatera Utara

6. Kepala Kantor BPN Kota Medan

7. KAPOLRESTABES Medan

8. Komandan Distrik Militer 0201 BS Medan

 

DSC00501  DSC00510

DSC00521  DSC00494

 

RAPAT KOORDINASI KHUSUS PERSIAPAN AKREDITASI PTUN MEDAN

DSC02808

DSC02808Rabu, 13 Maret 2019 di ruang Sidang Utama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dilakukan rapat pertemuan khusus persiapan Penilaian Akreditasi, langsung dipimpin Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Bapak Kasim, S.H., M.H.

Dihadiri Oleh Seluruh para Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, Pegawai, Calon Hakim dan Honorer Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Adapun materi yang di bahas dalam rapat tersebut :

1. Membahas pencapaian kelengkapan dan kesiapan tiap Area yang dilakukan oleh audit internal, bahwa pencapaian rata rata dari total area yang di laksanakan masih sebesar 69 %,

2. Pemamparan dan pengusulan Rencana Proyek Perubahan yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) pejabat struktural yang melaksanakan tugas diklat Kepemimpinan Tingkat III (tiga) yaitu Sekretaris PTUN Medan, Ibu Mary Irdanna Nainggolan, S.E.,Ak.,S.H.,M.H., dan diklat Kepemimpinan Tingkat IV (empat) yaitu Ka.Sub. Bagian Kepegawaian dan ORTALA, Ibu Maryaty Fenny Togatorop, S.H., dan Bapak Andrias, S.E.

DSC02820 DSC02818 DSC02817 DSC02812 DSC02813

RAPAT PERDANA DAN SILAHTURAHMI BERSAMA KETUA PTUN MEDAN YANG BARU

DSC02528

Senin, 18 Februari 2019 diruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Bapak KASIM, S.H,. M.H., sebagai ketua baru PTUN Medan memimpin rapat awal sebagai perkenalan serta untuk mempersiapkan langkah dalam menjalankan tugas di tahun 2019.

Setelah dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 mantan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut secara resmi sudah menjadi orang nomor satu di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Rapat diawali dengan perkenalan dari Bapak Ketua serta beberapa pandangan beliau secara umum mengenai pelakasanaan tugas ditahun 2019 dan memberikan arahan tentang mengenai aplikasi Monitoring kegiatan SIPP yang telah di perbaharui menyesuaikan parameter penilaian kinerja SIPP pengadilan oleh Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas, dimana nantinya untuk memperoleh hasil yang baik harus ditunjang oleh semua bagian terkait yang harus saling bekerja sama untuk bisa memperoleh hasil yang maksimal. Rapat diakhiri dengan perkenalan dari masing masing pegawai.

DSC02533 DSC02530 DSC02524