Category Archives: Berita 1

Ditjen BADILMILTUN MAHKAMAH AGUNG RI menyelenggarakan BIMTEK Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM

ditjen 1

Oktober 2020

Medan | Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Dalam rangka menyukseskan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen BadilMilTun) mengelar bimbingan teknis secara virtual dengan dipimpin dan dibuka oleh ibu H. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. (Dirjen Badilmiltun MA RI) didampingi bapak Drs. H. Achmad Jufri, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Ditjen Badilmiltun dan menghadirkan narasumber Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Dan Pengawasan (RB Kunwas)serta perwakilan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia di command center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.ditjen 1

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dihadiri Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Para Hakim, Panitera, Sekretaris dan Pejabat Struktural dan Fungsional mengikuti BIMTEK tersebut yang di laksanakan secara bersama sama di ruang sidang utama Pengadilan TUN Medan.DSC02652

Dengan materi ” Strategi Meraih Predikat WBK dan WBBM dalam Pembangunan Zona Integritas di Tengah Pandemi Covid-19″, acara ini diikuti oleh seluruh Satuan Kerja Tingkat Banding dan Pertama seluruh Indonesia di jajaran Ditjen BadilMilTun melalui aplikasi zoom meeting dan berlangsung selama 4 hari (6 s/d 9/10-2020).

Dalam acara ini para peserta yang mengikuti bimtek sudah terjadwal berdasarkan Surat Dirjen BadilMilTun No. 1711/DJA/HM.00/5/2020 tentang undangan mengikuti Virtual Meeting. Mereka adalah satker yang sudah meraih predikat WBK/WBBM, satker yang tahun lalu sudah dinilai tapi tidak memperoleh predikat WBK/WBBM dan satker yang baru akan diusulkan.

 

ditjen

ditjen 2Sekretaris Ditjen Badilmiltun menjelaskan tentang strategi pembangunan ZI unit kerja menuju WBK/WBBM. menurutnya ada lima strategi dalam pembanguna Zona Integritas.

Pertama, Mindset/ Cultur Set & Komitmen. Komiteman nyata pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama.

Kedua, Kemudahan, kecepatan, transparansi pelayanan. Menyediakan fasilitas yang lebih baik dan sistem pelayanan yang cepat dan transparan serta semangat hospitality untuk kepuasan publik.

Ketiga, Program yang menyentuh masyarakat. Membuat inovasi program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut.

Keempat, Monitoring dan Evaluasi. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya dan umpan balik perbaikan.

Kelima, Manajemen Media. Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat.

New Picture 1

Sekretaris Ditjen Badilmiltun juga menuturkan dalam Reformasi birokrasi dan pembangunan ZI terdapat 3 budaya yang akan dicapai. Yang pertama yaitu budaya integritas tinggi. “Jangan sampai ada pelayanan yang tidak jelas, diskriminasi dan apakah masih ada calo di dalam pengadilan. Dalam Budaya integritas tinggi semua personil pengadilan harus menjunjung itu. Nilai-nilai organisasi yang ada di Mahkamah Agung dan juga di Ditjen BadilMilTun diimplementasikan,” ujarnya.

Kemudian yang kedua adalah budaya kinerja tinggi. Capai-capaian kinerja kita harus tinggi dengan capaian indikator kinerja utamanya. “Saya lihat tahun kemarin evaluasi akuntabilitas kinerja maupun evaluasi Reformasi Birokrasi di Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Medan kinerjanya luar biasa tinggi.

Sedangkan yang ketiga adalah budaya melayani dengan baik. Pelayanan peradilan yang baik di Pengadilan Tingkat Banding Militer dan TUN maupun di Pengadilan Tingkat Pertama Militer dan TUN.”Pelayanan peradilan yang baik selain kepada publik juga kepada stakeholder di Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara,”tuturnya.

Agus juga meminta apa yang telah ia paparkan agar dibaca dan dipelajari. “Ini tugas kita bersama untuk memperbaiki republik ini menjadi lebih baik, peradilan yang agung dan peradilan yang cepat dan modern ini bisa terwujud,”

Kegiatan WORKSHOP CORRUPTION RISK ASSESSMENT (CRA) dan Evaluasi Penerapan Pasal 11 United Nations Against Corruption (UNCAC)

DSC02658

Masalah korupsi juga didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik atau swasta untuk keuntungan pribadi yang telah menjadi salah satu dilema yang paling abadi yang dihadapi oleh pemerintah sepanjang sejarah. Walaupun mungkin terdapat perbedaan-perbedaan dalam sifat dan cakupan dari perilaku korup, dan sejauh mana tindakan-tindakan anti korupsi ditegakkan, fenomena tersebut dapat ditemukan setiap saat dan dalam semua sistem politik. Hal itu juga dapat ditemukan dalam sektor penegakan hukum, terutama di instansi Kepolisian, Kejaksanaan dan Pengadilan.

Korupsi telah menjadi isu internasional yang harus diberantas. Untuk mencegah dan mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh korupsi, maka tidak hanya tanggung jawab suatu negara, tetapi lebih dari itu, dibutuhkan komitmen masyarakat internasional untuk saling bekerjasama dalam mencegah dan memberantasnya.

Melalui kerjasama dan komitmen antara instansi penegakan hukum dan keadilan di indonesia dengan organisasi internasional bernaung dalam organisasi UNCAC dengan Mahkamah Agung RI , KPK melakukan kegiatan  CRA dan Evaluasi ke 26 Pengadilan dan di 9 Kota. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ditunjuk untuk kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 6 Oktober 2020

Waktu : 12.30 wib s/d selesai

Melalui pertemuan daring Online dengan Zoom .

Kegiatan dilaksanakan dengan menyampaikan materi maksud dan tujuan kegiatan tersebut dengan upaya pembaharuan Badan Peradilan di Indonesia.

Dalam kesempatan itu , Pimpinan Pengadilan dan seluruh unsur pejabat melakukan tanya jawab dan konsultasi dalam kesempatan pertemuan itu.

Pada akhirnya, seluruh unsur pimpinan dan seluruh aparatur yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melaksanakan pengisian Kuisioner yang disesuaikan dengan jabatan dan fungsi masing – masing.DSC02665

DSC02660

DSC02658

DSC02656

Sosialisasi Sistem Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

DSC02616

Medan, 28/09/20. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Perubahan mindset dari penilaian DP3 menjadi Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang di laporkan 1x dalam setahun dan adanya pelaporan hasil penilaian kinerja setiap bulannya perlu diterapkan agar mendapat informasi kinerja PNS tersebut perlu dibangun suatu sistem untuk melakukan penilaian kinerja PNS yang lebih objektif.

Saat ini Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Biro Kepegawaian yang menerapkan agar tiap SATKER di 4 (empat) Peradilan lingkungan Mahkamah Agung melaporkan kinerja yang dilakukan untuk setiap bulan.

Menindak lanjuti hasil dari Sosialisasi Tentang Penilaian Kinerja Pegawai di 4 Peradilan Wilayah Sumatera Utara yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu,  dilakukan Sosialiasi dan Bimbingan Teknis Sistem Penilaian Kinerja  ASN di wilayah kerja Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diterapkan penilaian prestasi kerja pegawai (ASN) di Bagian dan Sub Bagian masing-masing. dan hasil dari penerapan penilaian kinerja ini nantinya menjadi tolak ukur penghitungan besar kecilnya Tunjangan Kinerja yang diterima sebagai hasil dari penilaian tersebut.

Acara sosialisasi di buka secara resmi oleh Sekretaris PTUN Medan, Ibu Mary Idanna Nainggolan, S.E.,Ak., S.H., M.H. , hadir dalam kesempatan itu Panitera Bapak Fatma N Simbolon, Para Panitera Muda Perkara dan Hukum, Para Kepala Sub Bagian dan seluruh Panitera Pengganti serta ASN yang ada di PTUN Medan. Sosialisasi yang dilaksanakan di Ruang pertemuan Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

DSC02613

DSC02611

DSC02610

DSC02619

Pelatihan dan Bimtek Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020

BINTEK KEP 2020 (11)

BINTEK KEP 2020 (9)

 

Medan, Rabu, 23 September 2020, Bertempat di Hotel Madani Ressort Kota Medan, Jalan Sisingamangaraja Kota Medan dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis  Kepegawaian Se Wilayah Hukum 4 (empat) Peradilan Tingkat Banding Sumatera Utara Untuk meningkatkan peran PNS dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, maka diperlukan profesionalisme, peningkatan kinerja, dan pelayanan PNS dalam mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja  Pelatihan Kepegawaian ini bertujuan agar PNS memahami :  Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip : Objektif, Terukur, Akuntabel, Partisipastif dan Transparan melalui unsur Penilaian Kerja Pegawai dan perilaku kerja.

Narasumber yang menyampaikan dan memberikan materi kegiatan tersebut adalah dari Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Maksud dari Pelatihan & Bimtek Kepegawaian :

  1. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi pegawai yang memiliki tugas dibidang kepegawaian di tiap-tiap satuan/unit kerja dalam mengidentifikasi efisiensi dan efektivitas beban kerja yang menggambarkan prinsip efektif dan efisien, realistis dan operasional secara rasional;
  2. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam memetakan kondisi riil pegawai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai dasar perumusan formasi dan rasio kebutuhan pegawai;
  3. Memperjelas dan mempertegas penyusunan format kelembagaan yang akan dibentuk secara lebih proporsional, sehingga tercapai keseimbangan antara kewenangan dan tujuan organisasi disesuaikan dengan besaran organisasinya.

Kegiatan ini dihadiri oleh undangan setiap perwakilan Satuan Kerja yang berada dalam jajaran Se Wilayah Hukum 4 (empat) Peradilan Tingkat Banding Sumatera Utara, termasuk perwakilan undangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

berikut tata kegiatan pelaksanaaan BINTEK

Jadwal BINTEK

 

Dokumentasi Kegiatan

BINTEK KEP 2020 (11)

BINTEK KEP 2020 (10)

BINTEK KEP 2020 (5)

BINTEK KEP 2020 (3)

BINTEK KEP 2020 (2)

BINTEK KEP 2020 (1)

DIRGAHAYU KEMEREDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE -75

WhatsApp Image 2020-08-11 at 17.02.52

Admin, 17 Agustus 2020

Pengadilan Tata Usaha Negara Melakukan Upacara secara virtual bertempat Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, di hadiri oleh Ketua,Hakim, Panitera, Sekretaris dan Seluruh Pejabat Struktural PTUN Medan.

Upacara Virtual Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 75 di PTUN Medan tetap mengikuti Protokol kesehatan.

Peluncuran Video Pelayanan PTSP PTUN Medan

Capture1

Medan, 27 Juli 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Meluncurkan Video Pelayanan PTSP PTUN Medan, dengan menonjolkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTUN Medan yang menyediakan layanan hukum dan non-hukum dan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Lainnya berupa : 1. E-Court yang meliputi e-summons (panggilan secara virtual), e-payment (pembayaran secara virtual), e-litigation (persidangan secara virtual), dan e-notification (pemberitahuan secara virtual) persidangan secara virtual

2. Pos Bantuan Hukum yang menyediakan layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum secara cuma – cuma

3. Sarana prioritas bagi disabilitas, orang tua dan ibu hamil/menyusui

4. Ruang Laktasi

5. Ruang Kesehatan;

6. Musholla;

7. Kantin yang dikhususkan bagi pengguna layanan;

8. Mesin ATM (auto teller machine) dan EDC (electronic data capture)

dengan adanya video tersebut dan mempublikasikannya di harapkan para pencari keadilan mendapatkan informasi secara lengkap tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

link Youtube : https://youtu.be/k6o_zc9jR8Q

 

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI BULANAN INTERNAL PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN DENGAN VIRTUAL ONLINE TELECONFERENCE

DSC02146

DSC02136Bapak Indaryadi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memimpin rapat koordinasi Internal Bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara Virtual Online Telecomfrence serta dengan pelaksanaan disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 pada hari Rabu, 10 Juni 2020, Pukul 08.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama PTUN Medan.

Rapat yang dilakukan secara tatap muka di ruang sidang tersebut dihadiri oleh beberapa Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Teknis Kepaniteraan dan Pejabat Struktural Kesekretariatan PTUN Medan, sedangkan selebihnya dilakukan tatap muka virtual online Telecomfrence di ruang kerja masing – masing.

DSC02107

DSC02109

DSC02112

DSC02111

DSC02119

DSC02124

DSC02120

DSC02128

DSC02126

Rapat di awal kepemimpinan Bapak Indaryadi S.H., M.H. membahas berbagai hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan dalam budaya kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.  Mengingatkan akan tugas dan peran setiap bagian untuk mensukseskan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI pada umumnya, dan visi misi Pengadilan Negara Medan pada khususnya.

Salah satunya memaksimalkan penerapan Aplikasi Penelusuran Perkara SIPP dan E_Court dalam lingkungan peradilan. Baik untuk mencatat data, sarana prasarana pendukung bagi para pencari keadilan, dan sistem kontrol bagi kinerja pengadilan. Juga perlunya adanya pemetaan Sumber Daya Manusia di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memaksimalkan kemampuan tiap bagian.

Kegiatan rapat dilaksanakan sebagai Monitoring dan Evaluasi (Monev) bulanan kegiatan, Kinerja dan serta memantau pelaksanaan disiplin protokol kesehatan menuju era new normal dilingkungan PTUN Medan.

dalam hal lain, Ketua PTUN Medan, Bapak Indaryadi S.H.,M.H. menyampaikan bahwa seluruh Hakim, pegawai dan dihimbaukan semua pihak (tamu) untuk diwajibkan penggunaan masker. Untuk sarana PHBS lainnya sudah cukup baik dilakukan.

“Dengan New Normal diharapkan seluruh lapisan masyarakat menerapkan kebiasaan baru yaitu wajib menggunakan masker, wajib cuci tangan atau menggunakan hand sanitazer dan menjaga jarak. Selain itu penegakan disiplin kesehatan serta pengendalian protokol kesehatan di tempat ruang sidang dan layanan PTSP harus selalu dilakukan”.

Protokol kesehatan berlaku bagi siapa saja yang terlibat atau berada di tempat dan fasilitas umum. Prinsipnya protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum harus memuat perlindungan kesehatan individu seperti memakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak fisik dengan orang lain, dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Dalam penerapan protokol kesehatan harus melibatkan peran semua pihak.

 

PELANTIKAN KETUA PTUN MEDAN TAHUN 2020

lantik ketua

Medan, 4 Juni 2020.  Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Melantik 3 orang Ketua di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. yaitu

1. Ibu Fitriamina S.H., M.H. dilantik menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

2. Bapak Indaryadi, S.H., M.H. dilantik menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

3. Ibu Irna, S.H., M.H.dilantik menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Pelantikan diadakan di ruang sidang utama gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

Pelantikan juga diadakan dengan melakukan Protokol Kesehatan dengan cara social Distancing dan menggunakan Masker sehingga mencegah terjadi penularan dalam wabah Virus COVID -19.

 

SELEKSI TERBUKA JAPATI PADA BADAN PENGAWASAN MA RI

post_1

Jakarta – Humas MA: Menindaklanjuti  Surat  Ketua  Panitia  Seleksi  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Mahkamah Agung   RI   Tahun   2020   Nomor:   04/Pansel/Japati/4/2020  tanggal   2  April   2020  tentang Pengumuman   Perpanjangan   Pendaftaran  Seleksi  Terbuka   Pengisian  Jabatan   Pimpinan Tinggi  Pratama  (lnspektur Wilayah  I     dan  lnspektur Wilayah  Ill)  pada  Mahkamah  Agung  RI Tahun 2020, dengan  ini disampaikan  beberapa  hal sebagai berikut:

1.   Agar    menyebarluaskan     melalui    website    satuan     kerja     masing-masing     tentang pengumuman tersebut.

2.   Memerintahkan   kepada   pejabat  yang  memenuhi  syarat  di  lingkungan   masing-masing untuk  mengikuti  Seleksi Terbuka Jabatan  Pimpinan  Tinggi Pratama  (lnspektur Wilayah  I dan lnspektur Wilayah  Ill)  pada Mahkamah Agung RI.

Untuk informasi lebih jelas, silakan klik tautan di bawah ini. (azh/RS)

 

 

silahkan download file

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA DAN KOMITMEN BERSAMA PADA JAJARAN APARATUR DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

PARA HAKIM PTUN MEDAN

Kota Medan, 6 Januari 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari senin tanggal 6 Januari 2020, pukul 08.30 WIB di Ruang Sidan Utama mengadakan penandatanganan Pakta Integritas. Kegiatan ini di pimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Bapak Kasim, S.H., M.H. yang dihadiri seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, para Panitera Muda, para Panitera Pengganti, para Kasubbag, Jurusita Pengganti, Pelaksana(Staf), P3K .

Penandatangan Pakta Integritas ini sesuai tujuannya adalah merupakan langkah untuk memastikan bahwa aparatur sipil Negara sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta peran dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu Pakta Integritas tersebut merupakan wujud penyelenggraan pemerintah yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.

PARA APARATUR KEPANITERAAN PTUN MEDAN

PARA APARATUR KEPANITERAAN PTUN MEDAN

PARA PEJABAT STRUKTURAL PTUN MEDAN

PARA PEJABAT KEPANITERAAN DAN  STRUKTURAL PTUN MEDAN

PELAKSANA PADA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PTUN MEDAN

PELAKSANA PADA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PTUN MEDAN

PARA CALON HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI PTUN MEDAN

PARA CALON HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI PTUN MEDAN

Kegiatan ini dimulai dengan Pembacaan Pakta Integritas dan di ikuti penandatangani oleh Seluruh Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Pejabat Kesekretariatan, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, Pelaksana/ Staf , P3K.

TENAGA P3K PTUN MEDAN

TENAGA P3K PTUN MEDAN