Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor  51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan pelaksanaan putusan (eksekusi);
  2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
  3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
  4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Tata Usaha Negara pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti pelayanan riset/penelitian dan sebagainya, dan;

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur  (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja  yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : W1-TUN/23/UM/IV/2011, tanggal 01 April 2011 sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang  Pelayanan Publik  yang muatannya antara lain sebagai berikut :

  1. Kejelasan untuk setiap proses kerja ;
  2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
  3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
  4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
  5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
  6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang :

  1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ;
  2. Pencatatan/Registrasi perkara;
  3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ;
  4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli dengan surat tercatat;
  5. Tata persidangan ;
  6. Penyelesaian perkara oleh Hakim Tunggal / Majelis Hakim ;
  7. Penyampaian Salinan Putusan ;
  8. Pengambilan Salinan Putusan oleh pihak berperkara;
  9. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ;
  10. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ;
  11. Publikasi putusan ;
  12. Pengarsipan berkas perkara ;
  13. Permohonan Banding ;
  14. Permohonan Perkara Kasasi ;
  15. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ;
  16. Penanganan Pengaduan Masyarakat ;
  17. Pelayanan Legalisasi Produk Peradilan Tata Usaha Negara;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>