Category Archives: Uncategorized

RUU HAKIM, DOA DAN HARAPAN

ma copy

Jakarta-Humas: Era reformasi telah mendudukkan Hakim sesuai dengan jiwa independensinya, yaitu menetapkan status jabatannya sebagai Pejabat Negara sehingga dipandang setara dan tidak dikekang dalam penguasaan kekuasaan negara lainnya (eksekutif dan legislatif). Namun, meski berstatus sebagai Pejabat Negara, terdapat perbedaan dalam pengelolaan dan sistem menajerial hakim. Tidak sepenuhnya sistem Pejabat Negara “umum” diterapkan terhadap hakim. Misalnya proses seleksi hakim yang masih melibatkan lembaga negara lain.

Kekhususan jabatan hakim sebagai Pejabat Negara ini merupakan konsekwensi dasar dari eksistensi kekuasaan kehakiman yang merdeka karenanya secara fundamental harus diakomodasi dalam pengaturan mengenai manajerialnya. Diperlukan sistem manajemen jabatan hakim sebagai Pejabat Negara yang “khusus” (bukan “tertentu” sebagaimana pernah diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian). Kekhususan dari jabatan Hakim ini sesuai dengan identitas Hakim sebagai Pejabat Negara pelaku kekuasaan kehakiman seperti yang dikehendaki oleh UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan hal tersebut maka rekonstruksi dan reformulasi jabatan hakim dalam UU yang bersifat khusus status a quo UU jabatan hakim cukup penting keberadaannya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Mahkamah Agung menggelar diskusi terkait Naskah Akdemik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim pada Kamis, 26 November 2015 lalu. Naskah Akademik tersebut adalah hasil penelitian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Balitbang Mahkamah Agung RI. Diskusi yang bertempat di hotel Grand Mercure Jakarta Pusat ini dibuka langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Hatta Ali, SH., MH. Beliau menegaskan pentingnya RUU Jabatan Hakim tidak hanya mengatur persoalan kesejahteraan hakim, tetapi juga mengatur perlindungan fasilitas keamanan dan pengorganisasian para hakim. Sebab, tunjangan dan fasilitas keamanan para hakim yang belum seperti pejabat negara pada umumnya. Terlebih, dalam beberapa kasus, keamanan hakim seringkali terancam dan menjadi sasaran teror ketika menangani dan memutus perkara.

Hadir sebagai pembicara Azis Syamsuddin dari Komisi III DPR RI, dan yang lainnya. Azis menyampaikan bahwa perubahan penting dalam kekuasaan kehakiman adalah segala urusan organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Ia juga menambahkan bahwa kekuasaan Kehakiman saat ini menjadi sebuah keharusan -tidak bisa ditawar- dalam sebuah negara hukum yang berdemokrasi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum dan Humas menyatakan bahwa RUU ini adalah harapan yang telah lama para hakim nantikan.

Pada akhir presentasinya, Azis menyampaikan bahwa pentingnya Mahkamah Agung untuk selalu mengikuti pembahasan RUU ini dan memberikan masukannya, termasuk hasil naskah akademik yang sekaligus menjadi pokok materi seminar nasional ini.

Sebagai jawaban dari harapan Azis, pada Kamis 26 November 2015 Komisi III DPR RI melalui Pejabat Fungsional Keahlian memaparkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim dan RUU Jabatan Kepolisian. Pimpinan rapat tersebut menyampaikan bahwa RUU Jabatan Hakim tersebut telah disetujui pleno untuk tahap pembahasan selanjutnya. Rencananya, RUU ini akan mulai dibahas Januari 2016 mendatang. Perwakilan Mahkamah Agung, Organisasi DPP IKAHI dan Pengurus IKAHI Daerah mengikuti jalannya rapat Pembahasan RUU tersebut di Komisi III. Mereka yang hadir antara lain Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang diwakili oleh Suhadi, SH., MH. dan Prof. Ghani Abdullah, SH., MH, Hakim Agung, Agung Sumanatha, SH., MH, Kepala Biro Hukum dan Humas Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH, serta Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga, David Simanjuntak, SE., MH. Rapat ini juga dihadiri oleh IKAHI Daerah Jawa Barat, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Drs. H. Muwahhidin, SH., MH. (humas)

The 6th China-ASEAN Legal Forum on“One Belt One Road” Forum onRuleof Law

ma

HUMAS-CHINA, Pada 16-18 November 2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia atas undangan dari China Law Society menghadiri China-ASEAN Legal Forum ke 6 yang mengambil topik One Belt One Road Forum onRuleof Law di Chongqing China. Forum ini dihadiri oleh tidak kurang 216 peserta yang hadir dari China sendiri, dan negara ASEAN yang mewakili peradilan, dan eksekutif.

Forum inimerupakan Forum ke 6 China ASEAN Legal Forum yang didirikan tahun 2005,dimana forumpertamadilaksanakan di Nanning, 31 Agustus-4 September 2005. Forum ini dibentuk oleh pemerintah China melalui Law Societyof China, suatu organisasi masyarakat sipil para praktisi hukum yang untuk mendukung pelaksanaan China-ASEAN Free Trade Area yang sudah disepakati sejak tahun 2002 yang kerangkanya ditanda tangani di Phnom Phenn.

Forum mengambil topik One Belt One Road (OBOR) selaras dengan prioritas regional untuk mendorong terbangunnya infrastruktur yang kuat dalam menunjang pelaksanaan perdagangan bebas di area CAFTA, sebagaimana diketahui, pemerintah China telah merilis strategi One Belt One Road dan New Maritime SilkRoute, yang dalam pelaksanaannya antara lain dalam bentuk realisasi rel kereta Singapore-Kunming, dan penyempurnaan berbagai infrastruktur pelabuhan untuk mendorong kelancaran arus barang dan jasa di kawasan China dan ASEAN.

Forum memfokuskan diri kepada beberapa topik utama, yaitu (1) China-ASEAN Legal CooperationonBuilding 21st Century Maritime SilkRoad, (2) International Legal SafeguardMechanismforForeign Investment in One Road One Belt, (3) Legal Issueson China-ASEAN Financial andMonetaryCooperationMechanism, (4) China-ASEAN Legal ApplicationandJudicialCooperationdanLegal Issueson Development of Maritime CooperativePartnershipbetween China and ASEAN Countries. Inti dari forum ini adalah, bagaimana sektor hukum bisa mendorong percepatan integrasi ekonomi antara negara China dan ASEAN.

Acara ini diselenggarakan oleh SouthwestUniversityofPoliticalScienceand Law suatu perguruan tinggi yang memfokuskan diri terhadap studi China dan ASEAN.

Delegasi Mahkamah Agung RI dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof Dr M Hatta Ali, SH., MH didampingi oleh WKMA Non Yudisial Suwardi SH., MH, Ketua Kamar TUN Dr Imam Soebechi, SH., MH, Hakim Agung IGA Sumanatha, Panitera MA dan beberapa pejabat teras Mahkamah Agung lainnya.
Pentingnya Konektivitas Hukum
Dalam sambutan singkatnya Ketua Mahkamah Agung RI menekankan, bahwa seiring dengan meningkatnya intensitas hubungan ekonomi, maka selain konektivitas fisik regional sebagaimana telah dipromosikan melalui inisiatif OBOR, maka diperlukan juga konektivitas hukum regional untuk memastikan bahwa tersedia penyelesaian sengketa yang transparan dan efisien apabila terjadi sengketa, meskipun Ketua Mahkamah Agung RI menekankan bahwa konektivitas hukum sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya sengketa, karena bagaimanapun, akan lebih baik bagi pelaku usaha untuk menghindari terjadinya sengketa, ketimbang harus terlibat dalam sengketa langsung, bagaimanapun baiknya mekanisme penyelesaian sengketa tersedia.
Ketua Mahkamah Agung RI YM Prof Dr M Hatta Ali, SH., MH dalam acara pembukaan China ASEAN Legal Forum ke 6 di Chongqing, China.

Sehingga Ketua Mahkamah Agung selain berharap bahwa forum ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan perdagangan regional, juga mengingatkan bahwa peradilan harus mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan individual hakim dalam mengantisipasi sengketa yang mungkin melibatkan sengketa perdagangan lintas batas.

Signifikansi
Sementara itu Hakim Agung IGA Sumanatha menekankan bahwa dari sisi peradilan, implementasi Pasar Bebas menghadapi setidaknya tantangan. Pertama, konvergensi hukum antar negara-negara yang menjadi anggota CAFTA. Harus diakui bahwa negara ASEAN tidak berada dalam kondisi yang sama, menyitir survei Kemudahan Berusaha World Bank Grup, negara anggota CAFTA berada dalam keragaman luar biasa, dengan sebagian negara berada pada rangking teratas sebagai negara yang paling mudah melakukan usaha, dan sebagian lainnya justru berada pada rangking paling bawah kemudahan berusaha. Kedua kendala bahasa yang beragam, sehingga menghambat upaya untuk memahami sistem hukum lain. Bahasa yang diucapkan meilputi Bahasa Melayu, Inggris, China, Thai, sampai Portugis. Ketiga, Masalah kesenjangan infrastruktur Teknologi Informasi, yang seharusnya menjadi jembatan, ternyata masih merupakan hambatan di sebagian negara ASEAN.

Menurut Hakim Agung IGA Sumanatha, perlu ada platform kerjasama yudisial yang lebih permanen, yang memiliki agenda jangka menengah, untuk memastikan bahwa konvergensi dan disparitas antar negara anggota CAFTA bisa perlahan dijembatani, dan kemudian mendorong terbentuknya sistem hukum yang setidaknya berada dalam satu derajat yang sama.
Hakim Agung YM IGA Sumanatha memberi pidato tentang Aplikasi Hukum dan Kerjasama Hukum China-ASEAN

Pentingnya Memulai dari Agenda yang Berbasis Kepentingan Bersama
Dalam Forum terungkap pula bahwa implementasi CAFTA bukan tiada hambatan, tiap-tiap negara masih memiliki masalah terkait dengan batas territorial, khususnya klaim atas wilayah Laut China Selatan, area yang secara komersial strategis, karena merupakan lalu lintas perdagangan ke Eropa, dan juga merupakan wilayah yang cukup kaya dari keanekaragaman hayatinya dan potensi ekspolrasinya.

Sampai saat ini masih belum ada kesepakatan antara berbagai sengketa di Laut China Selatan, karena klaim antara China, Malaysia, Philiphina dan Indonesia. Hal ini jelas akan menghambat terlaksananya perdagangan bebas yang diharapkan akan terjadi di region China dan ASEAN.

Salah satu panelis mengusulkan agar dalam rangka mendorong Integrasi dilakukan berdasarkan kerangka kepentingan bersama, yaitu dari sisi keletarian lingkungan hidup, kemanan dan keselamatan dan sejenisnya, untuk memastikan adanya kerjasama yang efektif.