Jakarta – Humas Bersama ini disampaikan Pengumuman Seleksi Penerimaan Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 Nomor: 01/Pansel/MA/07/2017 tanggal 10 Juli 2017. Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia Pria dan wanita yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Hakim yang akan ditugaskan pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam suratnya (IT)

Pengumuman CPNS_final

Formulir surat keterangan

sumber : www.mahkamahagung.go.id

Jakarta – Humas : Rabu, 5/7/2017, Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH., MH melantik 5 orang Pejabat Eselon II, bertempat di gedung Tower Mahkamah Agung Lantai 2. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No 85 – 89 / SEK / Kp.I / SK / VI / 2017.

Berikut nama – nama Pejabat Eselon II yang dilantik :

1. Dedy Waryoman, S.Sos.,MH, sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
2. Joni Effendi, SH., MH, sebagai Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung.
3. Erwin Widanarko, S.AP., M.Pd, sebagai Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
4. Dr. Abdullah, SH., MS, sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.
5. Aviantara, SH., M.Hum, sebagai Inspektur Wilayah 4 Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Acara ini juga dihadiri oleh Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dilingkungan Mahkamah Agung, serta para undangan lainnya.

Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Mengucapkan Tataqoballahu minna waminkum.

Minal Aidin Wal Faizin Mohon Maaf lahir batin

Ketua

M. ILHAM LUBIS, S.H ., M.H.

Admin, 09 Mei 2017 . Pengadilan Tata Usaha Negara Melakukan Penandatangan Perjanjian Kerjasama ( MOU ) dengan Fakultas Hukum Universitas Quality Medan. Penandatangan di lakukan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yaitu Bapak M. Ilham Lubis, SH., MH dan dari Universitas Quality Medan di wakili Oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Quality Medan yaitu Berlian, SH., M.Hum. Tentang Pendidikan , Penelitian & Pengabdian Pada Masyarakat Serta Peran Serta Tenaga Ahli Praktisi Hukum.

Acara Di mulai dengan Pembukaan Oleh Protokol , menyanyikan Lagu Indonesia Raya, setelah itu kata sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Quality Medan dan Dilanjutkan Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Setelah Itu Acara Dilanjutkan dengan Penandatangan Perjaanjian Kerjasama ( MOU ) dan Nota Kesepahaman Bersama.

Acara dilanjutkan dengan Do’a dan Foto Bersama.

Jakarta-Humas. Senin 17 April 2017. Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan Badan Kepegawian Negara menyelenggarakan Assessment Tes kepada para peserta lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (Japati) Madya dan Pratama pada MA.

Tepat pada pukul 08.30 WIB. Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawian Negara (ASN BKN) Bapak Dr. Purwanto, MM. Dalam pembukaannya mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang telah di berikan MA kepada BKN untuk menyelenggarakan kegiatan Assessment Tes kepada para peserta lelang Japati Madya dan Pratama di lingkungan MA, kerjasama kali ini merupakan yang ke dua kalinya setelah sebelumnya pada saat lelang Jabatan Sekretaris MA dan Kepala Biro Umum MA.

Dalam mengawali sambutannya Sekretaris MA Setyo. Pudjoharsoyo menyatakan bahwa tujuan dari kegiatan assessment test ini untuk menjaring yang baik di antara yang terbaik, diharapkan  kepada seluruh peserta lelang jabatan pimpinan Tiggi Madya dan Pratama di lungkungan MA agar dapat mengikuti seluruh proses tes dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang maksimal.

Kegiatan test ini di buka secara resmi oleh Sekretaris MA A. S. Pudkoharsoyo dengan di damping Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawian Negara (ASN BKN) Purwanto, para Assessor BKN dan Kepala Biro Kepegawian MA Zaenal Agus Nutaqin, mulai dari tanggal 17 – 18 April 2017 dan 20 – 21 April 2017 Kamis-Jumat di Pusat Pengembangan ASN BKN, Jl. Pandansari, KM. 45 No. 32 Ciawi Bogorini diikuti oleh sekitar 57 peserta yang terdiri dari Formasi Lelang Japati. 1. Jabatan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA, 2. Seretaris Badan Litbang Diklat Kumdi MA, 3. Sekretaris Kepaniteraan, 4. Sekretaris PT Maluku, Sekretaris PTA Surabaya, 5. Sekretaris Badan Pengawasan. 6 Kepala Biro Hukum dan humas dan 7. Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan. (ds/rs)

Sesuai surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 96/Djmt/Kep/2/2017 tanggal 10 Februari 2017, jajaran Ditjen Badilmiltun mengadakan rapat koordinasi (rakor) Tahun Anggaran 2017 di Hotel Sibayak Internasional, Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Rakor kali ini mengambil tema tentang: “Dengan Rapat Koordinasi TA 2017, Ditjen Badilmiltun MA RI Siap Menuju Program Akreditasi Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Agung”. Kegiatan rakor diadakan selama 3 (tiga) hari, mulai dari tanggal 5 April 2017 s/d tanggal 7 April 2017, dengan peserta sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, terdiri dari 18 (delapan belas) orang dari jajaran Peradilan Militer dan 19 (sembilan belas) orang dari Peradilan Tata Usaha Negara yang semuanya dibiayai dari DIPA Ditjen Badilmiltun, selebihnya terdapat 5 orang Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai peninjau atas biaya sendiri dalam kegiatan rakor tersebut.

Acara dibuka oleh Dirjen Badilmiltun, Mayjen TNI Dr, Mulyono, S, H.,S.IP., M.H, dan kemudian beliau memberikan pemaparan tentang pentingnya program akreditasi reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Badilmiltun sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan citra peradilan yang agung sesuai cetak biru (blue print) pembaruan peradilan. Dalam hal tersebut ditekankan pentingnya nilai-nilai kepemimpinan (leadership) untuk menunjang pelaksanaan tupoksi badan peradilan. Secara khusus ditekankan mengenai signifikansi aspek SDM berbasis kompetensi, mulai dari rekrutmen sampai dengan promosi dan mutasi dalam menghasilkan layanan badan peradilan (output) yang berkualitas, prima, dan profesional. Selanjutnya, Sekretaris Ditjen Badilmiltun, Ibu Jeanny H.V. Huturuk, S.E., Ak.,M.M., C.A., memberikan pemaparan tentang:

(1) Persiapan Reformasi Birokrasi Tahun 2017;

(2) SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kemudian, pada sesi berikutnya, dalam ruangan terpisah, namun diadakan secara pararel, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Bapak Kolonel Ckh. Agung Iswanto, S.H., M.H. memberikan materi kepada jajaran Peradilan Militer tentang:(1) Pola Mutasi dan Promosi Hakim Peradilan Militer; (2) Pemetaan Ulang Pendelegasian Sebagian Wewenang Eselon I dan Kepala Pengadilan; (3) Akreditasi Pengadilan Militer (ISO). Sedangkan, bagi jajaran Peradilan Tata Usaha Negara, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. memberikan materi menyangkut: (1) Pola Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara; (2) Standar Operasinal Prosedur (SOP) Pengadilan Tata Usaha Negara; (3) Akreditasi Pengadilan Tata Usaha Negara (ISO).

Dari keseluruhan pemaparan tersebut, para peserta secara bersama-sama merumuskan hasil rumusan rakor yang kemudian dibacakan dan diserahkan oleh Kol. Chk Haryadi Eko P, Kadilmilti III-Surabaya, mewakili jajaran Peradilan Militer dan Dr. Istiwibowo, S.H., M.Hum, Ketua PTTUN Jakarta, mewakili lingkungan Peratun. Hasil rumusan rakor tersebut dibacakan dan kemudian diserahkan kepada Dirjenbadilmiltun sebelum diadakan penutupan acara. Hasil rumusan rakor terdapat hal yang harus dilakukan di setiap satker dan terdapat pula masukan bagi penyusunan kebijakan yang dapat menjadi pedoman, guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, baik bagi Ditjen Badilmiltun maupun bagi setiap jajaran pengadilan di bawahnya (enrico/hr).

sumber : http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/

Jakarta-Humas: Kamis, 23 Februari 2017 Sekretaris Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,  MH. Melantik 1 orang Eselon 2 dan 8 orang Eselon 3 di ruang rapat lantai 2 Gedung Mahkamah Agung RI.

Berikut adalah nama-nama pejabat yang dilantik:

Pejabat Eselon 2

1. Supandi, SH., MH sebagai Kepala Biro Umum pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Pejabat Eselon 3

1. H. Sugondo, SH., MH., sebagai Kepala Bagian Umum pada Sekrtariat, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.
2. Drs. Mukhlisin., sebagai Kepala Sub Direktorat Syariah, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama, Direktorat Jenderal Peradilan Agama
3. Eriza Sotiva, SH., M.Si., sebagai Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Grasi, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
4. Dismartini, SH., M.Hum., sebagai Kepala Sub Direktorat Tata Kelola, Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Peradilan Umum.
5. Sadik Rafi’I SH., MM., sebagai Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi
6. Abd. Hamid Fatahullah., SH., MH., sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi Pidana Umum, Direktorat Pranta dan Tata Laksana Perkara Pidana, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
7. Jelli Rita Sinaga, SH., MH., sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
8. Sodikin., SE., MH., sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Badan Pengawasan.

Dalam sumpahnya para pejabat yang baru dilantik menyatakan bahwa mereka berjanji untuk setia dan taat pada negara, memegang rahasia, tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa yang dikira memiliki kepentingan terkait jabatan, mereka juga berjanji mementingkan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi atau golongan, akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan pegawai negeri, mereka juga berjanji akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat serta semangat untuk kepentingan negara. (azh/rr/RS)

JAKARTA-HUMAS, Kamis, 14 Februari 2017 Mahkamah Agung menyelenggarakan sidang paripurna khusus dengan agenda pemilihan Ketua MA. Hal ini terkait dengan masa jabatan Prof.Dr.M.Hatta Ali ,SH., MH yang akan berakhir pada 1 Maret 2017. “Untuk menghindari kekosongan Ketua. Jadi kami mengatur sedemikian rupa”. Ungkap Prof.Dr.M.Hatta Ali ,SH., MH. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua MA No 12/KMA/SK/I/2017 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua MA, maka Ketua MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Pemilihan Ketua Agung dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah hakim agung.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/3598

Adapun tata cara pemilihan Ketua MA adalah, setiap Hakim Agung dapat memilih dan dipilih menjadi calon Ketua MA. Setiap Hakim Agung hanya dapat memilih 1 calon Ketua MA. Untuk dapat ditetapkan sebagai calon Ketua MA adalah yang terpilih dengan suara terbanyak urutan 1 dan 2.

Apabila ternyata berdasarkan hasil perhitungan suara calon Ketua MA sudah mendapatkan suara 50%+1, maka calon itu akan langsung ditetapkan sebagai Ketua MA. Dan jika calon itu tidak bersedia ditetapkan sebagai Ketua MA, maka calon Ketua MA posisi 2 dan 3 akan diminta kesediaannya untuk dicalonkan sebagai Ketua MA.

Apabila pada putaran pertama tidak memenuhi suara 50%+1 maka pemilihan akan dilanjutkan ke putaran kedua dan seterusnya. Namun, apabila putaran ketiga suaranya tetap sama maka akan diadakan putaran keempat yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 x 24 jam.

Pemilihan berlangsung satu putaran. Prof.Dr.M.Hatta Ali ,SH., MH menang telak dengan meraih 38 suara. Disusul Dr. Andi Samsan Nganro,SH., MH dengan 7 suara, Dr. Suhadi, SH., MH 1 sauar, dan Mukti Arto, SH., MH meraih 1 suara. Dalam sambutannya usai terpilih, Prof.Dr.M.Hatta Ali ,SH., MH menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaanya untuk kembali menjadikammua Ketua MA untuk periode 2017-2022. “Saya akan meneruskan program yang telah berjalan demi mewujudkan misi Mahkamah Agung yakni mewujudkan Badan Peradilan yang Agung” (dok.ifah/foto.devi)

Jakarta – Humas : Selasa, 7/2/2017, Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH melantik Dua Puluh Tiga (23) Panitera Pengganti, bertempat digedung Tower lantai 2. Adapun ke Dua Puluh Tiga Panitera Pengganti yang dilantik adalah :

1. Syaifullah, SH
2. Selviana Purba, SH.,LLM
3. Istiqomah Berawi, SH., MH
4. Ida Satriani, SH., MH
5. Nur Sari Baktiana, SH., MH
6. Teguh Satya Bhakti, SH., MH
7. M. Usahawan, SH
8. Andi Nur Insyaniyah, SH
9. Muhammad Aly Rusmin, SH
10. Michael Renaldy Zein, SH., MH
11. Adi Irawan, SH., MH
12. Dewi Eliza Kusumaningrum, SH
13. Faktur Rosyad, S.Ag.,MH.,M.HES
14. Mohammad Sapi’I, S.Ag., M.Hum
15. Masri Olii, S.Ag., SH., MH
16. Khoirul Anwar, S.Ag., MH
17. Fitriyel Hanif, S.Ag.,M.Ag., MH
18. Drs. Amril Mawardi, SH., MH
19. Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., MH
20. Baryanto, SH., LLM
21. Bony Danil, SH
22. Dwi Sugiarto, SH., MH
23. Lismawati, SH., MH

Hadir dalam acara tersebut, Wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial, Para Ketua Kamar, Pejabat Eselon I, II, serta para Panitera Pengganti yang ada dilingkungan Mahkamah Agung.