Category Archives: Berita Slideshow 1
PENYERAHAN PIAGAM TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA
Kegiatan Penyerahan Piagam Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan Republik Indonesia
Rabu, 25 Agustus 2021 | Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dilaksanakan Kegiatan Penyerahan Piagam Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan Republik Indonesia di Tahun 2021.
Tanda kehormatan tersebut diberikan mengingat pengabdian dan dedikasi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut kepada kantor tempatnya bekerja dan kepada negara kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 20 tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Adapun Jumlah Aparatur Sipil Negera (ASN) di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menerima Tanda dan Piagam tersebut adalah:
10 (sepuluh) Orang mendapatkan Satyalancana Karya Satya XXX tahun
1 Orang mendapatkan Satyalancana Karya Satya XX tahun
5 (lima) mendapatkan Satyalancana Dwiwindu
2 Orang mendapatkan Satyalancana Karya Satya X tahun
Penyerahan piagam dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Bapak IRHAMTO, S.H. Diharapkan dengan adanya piagam ini semoga akan semakin semangat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di kantor demi kemajuan Lembaga Mahkamah Agung kita yang tercinta.
Dirgahayu Mahkamah Agung Republik Indonesia ke 76 Tahun
Hari jadi Mahkamah Agung ke-76 ini justru harus mendorong bersama sama kita jadikan momentum keberlanjutan dan optimalisasi program modernisasi peradilan yang telah dicanangkan sejak tahun 2018.
“Pandemi Covid-19 adalah persoalan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia yang berdampak pada semua aspek kehidupan, tidak terkecuali pada aspek penegakan hukum dan keadilan”
Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 76
Pimpinan dan Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengucapkan DIRGAHAYU KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA ke 76
INDONESIA TANGGUH
INDONESIA TUMBUH
RAPAT RUTIN BULAN
Kamis, 29 Juli 2021
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengadakan Rapat Rutin Bulanan pembahasan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan Pengadilan bagi seluruh Hakim, Tenaga Teknis Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta tenaga Honorer pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
Kegiatan rapat ini dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan dan dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting.
Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Bapak Indaryadi, SH, MH. dan dihadiri oleh seluruh Hakim , Panitera, Sekretaris, Pejabat Teknis dan Pejabat Struktural serta seluruh aparatur yang berada di PTUN Medan.
Pembahasan kendala dan pernyataan kebijakan pimpinan dibahas dalam rapat tersebut. Ketua PTUN Medan mengutarakan bahwa kinerja dan pelayanan harus selalu bersamaan menuju perbaikan dan kesempurnaan, dan selalu beriringan dalam peningkatannya. Untuk hal peningkatan tersebut tidak dapat berjalan sendirinya , harus ada kesinambungan dan kebersamaan mencapai Visi dan Misi. Sebagai pimpinan, monitoring dan evaluasi sangat diterapkan secara kontinyu, harapan bersama dalam hal pelayanan komitmen diharapkan agar setiap pimpinan baik itu disetiap bidang harus dilakukan adanya Monitoring dan pembinaan. dan nantinya adanya evaluasi.
Dengan demikian kinerja dan pelayanan pengadilan yang sebaik baiknya akan terwujud.
SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1442 H
Segenap jajaran dan keluarga besar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 H. Mohon maaf lahir dan batin. Jadikan semangat berbagi dalam ibadah qurban untuk menggapai momentum keberkahan dalam mempererat keberkahan dalam mempererat tali silaturahmi kita semua.
Semoga di hari dan kesempatan yang religi ini kita bersatu berdoa memohon kepada Allah SWT dan Yang Maha Esa, kita memohon menyirnakan wabah Pandemi COVID 19 di muka bumi ini, Amin.
PROGRAM PRODEO (Pembebasan Biaya Perkara) TAHUN ANGGARAN 2021
Kebijakan Pemerintah melalui Program Bantuan Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan, di dalam Tahun Anggaran 2021 melalui Anggaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, disediakan secara gratis (tidak ada unsur pungutan biaya apapun) dan jumlah perkara yang dikabulkan untuk mendapat PRODEO adalah terbatas di Tahun 2021 ini.
Apa Itu Prodeo?
Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma (gratis). Pemohon/Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara Cuma-Cuma (gratis) yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir. Lihat panduan lengkap Prodeo disini.
Siapa yang berhak berperkara secara Prodeo?
Orang yang dapat berperkara secara prodeo adalah warga negara yang tidak mampu (miskin) secara ekonomi berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pedoman pelaksanaan pemberian layanan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan.
Adapun program PRODEO yang diberikan, melalui persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :
HAK-HAK PARA PIHAK UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM PRODEO
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Pelaksanaannya Perlu Mengacu Pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Nomor: Kep/47A/DjMT/IX/2011, Tertanggal 19 September 2011 Tentang Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Bantuan Hukum.
Semua Perkara Tata Usaha Negara Yang Menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Pada Dasarnya Dapat Dimohonkan Prodeo.
Permohonan Berperkara Secara Prodeo Hanya Berlaku Untuk 1 (Satu) Tingkat Peradilan. Jika Pemohon/Penggugat Mengajukan Banding Atau Kasasi Maka Pemohon/Penggugat Harus Mengajukan Permohonan Baru Untuk Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Banding Atau Kasasi.
Pemohon/Penggugat Berhak Mendapatkan Semua Jenis Pelayanan Secara Cuma-Cuma Yang Berkaitan Dengan Pemeriksaan Perkara Prodeo-Nya Dari Awal Sampai Akhir.
Pemohon/Penggugat Dapat Mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Dengan Cara Datang Ke Kelurahan/Desa Dengan Membawa:
Surat Pengantar Dari RT/RW
Kartu Keluarga (KK)
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Langkah-Langkah Mengajukan Permohonan Prodeo
Datang Ke Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan
Datang Ke Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Dengan Menemui Bagian Pendaftaran Perkara (PTSP Meja I)
Membuat Surat Permohonan/Gugatan Untuk Berperkara Yang Didalamnya Tercantum Pengajuan Berperkara Secara Prodeo Dengan Mencantumkan Alasan-Alasannya
Surat Permohonan Dapat Dibuat Sendiri Atau Contoh Gugatan Di PTUN Medan Dan Apabila Tidak Dapat Membuatnya, Si Pemohon Dapat Meminta Bantuan Kepada Pos Bantuan Hukum (PosBakum) Pada PTUN Medan.
Jika Si Pemohon Tidak Dapat Menulis (Buta Huruf), Surat Permohonan/Gugatan Dapat Diajukan Secara Lisan Dengan Menghadap Kepada Ketua PTUN Medan
Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
Menunggu Panggilan Sidang PTUN Medan
Tanggal Dan Tempat Sidang Kepada Penggugat/Pemohon Dan Tergugat/Termohon Secara Langsung Ke Alamat Yang Tertera Dalam Surat Permohonan/Gugatan
Menghadap Persidangan
Datang Ke PTUN Medan, Sesuai Dengan Tanggal Dan Waktu Yang Tertera Dalam Surat Panggilan. Diupayakan Untuk Datang Tepat Waktu Dan Jangan Terlambat
Setelah Para Pihak Datang, Maka Majelis Hakim Akan Memeriksa Permohonan Prodeo Dan Majelis Hakim Akan Memeriksa Surat Bukti Untuk Menilai Ketidakmampuan Pemohon, Dan Untuk Para Tergugat Diberi Kesempatan Untuk Membuktikan Tentang Kebenaran Ketidakmampuan Penggugat
Pemohon/Penggugat Mengajukan Surat Bukti Seperti SKTM (Dan Jika Mempunyai Dokumen Lain Seperti Jamkesmas/Jamkesda/Askeskin/Gakin Dapat Dilampirkan), Dan Terkadang Juga Diperlukan 2 (Dua) Orang Saksi (Jika Majelis Hakim Memerlukannya), Saksi Yang Dimaksud Adalah Orang Yang Memgetahui Alasan-Alasan Permohonan Prodeo, Misalnya Keluarga, Tetangga, Teman Dekat, Aparat Desa, Dan Lain-Lain
Pengambilan Keputusan Untuk Berperkara Secara Prodeo
Jika Memenuhi Syarat Maka Diberikan Penetapan Ijin Berperkara Secara Prodeo
Jika Pemohon Orang Yang Mampu Maka Dierikan Penetapan Tidak Dapat Berperkara Secara Prodeo. Maka Pemohon Harus Membayar Biaya Seperti Layaknya Berperkara Secara Umum
Proses Persidangan Perkara
Proses Persidangan Dilakukan Sesuai Dengan Perkara Yang Diajukan Berdasarkan Tahapan-Tahapan Yang Ditetapkan Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara Sampai Adanya Putusan Pengadilan.
TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA MEDAN
Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo
Anggota Masyarakat Yang Tidak Mampu Secara Ekonomis Dapat Mengajukan Gugatan/Permohonan Berperkara Secara Cuma-Cuma (Prodeo) Dengan Persyaratan Harus Melampirkan Administrasi Berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa/Kelurahan Yang Menyatakan Memang Benar Yang Bersangkutan Tidak Mampu Membayar Biaya Perkara Atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya Seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Program Keluarga Harapan (KPKH), Atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Pemberian Izin Berperkara Secara Prodeo Ini Berlaku Untuk Masing-Masing Tingkat Peradilan Secara Sendiri-Sendiri Dan Tidak Dapat Diberikan Untuk Semua Tingkat Peradilan Sekaligus
PROSEDUR BERPERKARA SECARA PRODEO DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
Penggugat/Pemohon Mengajukan Permohonan Berperkara Secara Prodeo Bersamaan Dengan Surat Gugatan/Permohonan Secara Tertulis Atau Lisan
Majelis Hakim Yang Ditunjuk Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Untuk Menangani Perkara Tersebut Membuat Putusan Sela Tentang Dikabulkan Atau Tidak Dikabulkannya Permohonan Berperkara Secara Prodeo Setelah Sebelumnya Memberikan Kesempatan Kepada Pihak Lawan Untuk Menanggapi Permohonan Tersebut.
Putusan Sela Tersebut Dimuat Secara Lengkap Dalam Berita Acara Persidangan
Ayo, bagi anggota masyarakat yang mencari keadilan, daftarkan segera dan dapatkan layanan Prodeo.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUTIN REGULER SEWILAYAH KOORDINASI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
Medan, Senin, 17 Mei 2021.
Tim Pembinaan yang dipimpin Bapak DR. Arifin Marpaung, S.H., M.Hum. dan Pengawasan dari Pengadilan Tinggi TUN Medan melakukan Pembinaan dan Pengawasan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sekaligus sebagai Assesment Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu dan Penilaian Reformasi Birokrasi serta Pembangungan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Tim Pengawasan tersebut melakukan Pengawasan dan Pembinaan Rutin/Reguler pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang meliputi:
Manajemen Peradilan.
Administrasi Perkara.
Administrasi Persidangan
Administrasi Umum
Kineija Pelayanan Publik
Pengelolaan Kas.
Pengadaan Barang dan Jasa.
Pengawasan
Penanganan Pengaduan.
Pengawasan dan Pembinaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)
Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Yang Bersih dan Melayani (WBBM) dan Reformasi Birokrasi (RB)
Adapun Tim terdiri dari:
Kamer Togatorop, S.H.M.Hum sebagai Ketua Tim, mengawasi:
Administrasi Perkara
Administrasi persidangan
Felizar, S.H., M.H. sebagai Sekretaris I, Mengawasi:
Pengadaan Barang dan Jasa.
Pengelolaan Kas.
Jamres S.H., M.H. sebagai Sekretaris II
Penanganan Pengaduan.
Mengawasi Akreditasi Pemjaminan Mutu , Zona Integritas, Reformasi Birokrasi. Pengadilan.
Manajemen Peradilan.
Kinerja Pelayanan Publik.
Penanganan Pengaduan.
Pada sesi pertemuan pembuka, acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Hymne Mahkamah Agung serta pembacaan doa. Kata Pengantar Sambutan oleh Ketua Tim dan Pelaksanan Tugas Harian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Pengky Nurpanji, S.H.
Kamis, 20 Mei 2020, Pada sesi pertemuan penutup, Ketua Tim menyampaikan beberapa poin penting tentang temuan-temuan. Serah terima hasil temuan oleh Ketua Tim kepada Pelaksana Tugas Harian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MERAIH PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN TA. 2019 – 2020 KE SEMBILAN KALINYA.
“Mewakili Pimpinan Mahkamah Agung saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh Jajaran atas pencapaian di bidang Kesekretariatan pada Tahun 2020 yang dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga 9 kali berturut-turut dan semoga semua yang sudah kita kerjakan menjadi amal ibadah kita. Hasil tersebut, janganlah membuat kita cepat berpuas diri, karena masih terdapat permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penyelesaian secara intensif di tahun 2021 dan tahun mendatang.”
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H., saat membuka acara Exit Metting Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2020 secara virtual pada Senin, 14 Juni 2021 pukul 09.00 WIB. Dr. Hasbi hadir memalui zoom meeting di ruang Command Centre Mahkamah Agung. Pada kesempatan tersebut Dr. Hasbi didampingi oleh Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung serta beberapa pejabat Eselon III Mahkamah Agung.
Sebagaimana diketahui bahwa Mahkamah Agung telah meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2020 atas penyajian secara wajar dalam semua hal yang material, dan tentunya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sudah ditetapkan. Dengan diraihnya opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020, Mahkamah Agung telah meraih WTP sebanyak 9 kali sejak tahun 2012 hingga tahun 2020.
Pada kesempatan tersebut pula, Dr. Hasbi menyampaikan bahwa sesuai dengan Surat Tugas Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 26 tanggal 15 Januari 2021 untuk melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 dan Surat Ketua Tim BPK Nomor 01/LK-MA/MA/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 hal Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen telah berakhir. “Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Pemeriksa BPK atas pemeriksaan yang telah dilakukan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya selama 90 hari, dimulai sejak tanggal 20 Januari 2021 pada 5 wilayah yang menjadi objek pemeriksaan yaitu Seluruh Satuan Kerja di Wilayah Jakarta, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat dan Jawa Timur,” ucap dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Berdasarkan lembar temuan pemeriksaan, Dr. Hasbi menyampaikan BPK telah menemukan kelemahan-kelemahan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2020. Atas temuan pemeriksaan tersebut, tentunya Mahkamah Agung berkomitmen untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan secepatnya serta melakukan perbaikan-perbaikan atas rekomendasi BPK yang menjadi pokok permasalahan di Mahkamah Agung.
Dengan adanya pemeriksaan tersebut, Mahkamah Agung dapat mengetahui kekurangan, kelemahan serta kesalahan dalam pengelolaan APBN sehingga Mahkamah Agung ke depan dapat memitigasi dan meminimalisir kesalahan atas realisasi anggaran dan pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pengelolaan APBN yang transparan, handal dan akuntabel. Hasil pemeriksaan BPK dapat dimanfaatkan juga untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Hadir sebagai pembicara yaitu Ahmad Adib Susilo S.E., M.Sc., Ak., CA, CSFA dari Badan Pemeriksa Keuangan. Acara ini diikuti oleh para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dari wilayah DKI Jakarta, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Jawa Timur serta beberapa pejabat eselon 1-4 terkait dari Mahkamah Agung.
Loading ...