Kamis, 10 Januari 2019 Pengadilan Tata Usaha Negera Medan melaksanakan Acara  Penandatanganan Pakta Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN). Acara dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara  ini dihadiri dan dilakukan Penandatangan Pakta Integritas bagi seluruh Ketua, Hakim, Panitera, Pejabat Fungsional/Struktural, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti dan seluruh Pegawai di PTUN Medan.

Dalam sambutan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negera Medan Bapak Dr. H . MUSTAMAR , SH., MH. menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut dari Acara Penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan amanat SEMA No. 03 Tahun 2012 yang didalamnya merupakan janji atau ikrar untuk tidak melakukan praktek korupsi. kolusi dan nepotisme, menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI .dengan adanya komitmen bersama ini, mewajibkan kita untuk selalu membangun komunikasi yang baik diantara pegawai. Saling kerja sama sangat penting dalam mensukseskan segala bentuk aktifitas kantor di PTUN Medan. Dengan komitmen ini mewajibkan kita untuk lebih teliti dan lebih konsisten dalam menyelesaikan tugas masing-masing.

Melalui komitmen bersama dan fakta integritas yang telah kita buat dan tandatangani ini mari bebaskan diri dan hati kita semua dari KKN, Ego yang tidak jelas, kerja bersama dan kerja bersama-sama sangat dibutuhkan untuk kemajuan PTUN Medan dan rasa kekeluargaan kebersamaan kita.

Upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka HUT Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia ke-47 di di Lapangan Perkantoran Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, (Kamis 29/11-2018) yang dimulai pada pukul 08.00 wib hingga selesai berjalan khidmat dan lancar dan yang diikuti oleh seluruh Hakim, Pejabat Fungsional,  Calon Hakim, Pejabat Struktural, PNS dan Pegawai Honorer di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Bertindak sebagai pembina upacara Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Dr. H. MUSTAMAR, S.H., M.H.

admin, 7 November 2018, Pengawasan dan Pengarahan persiapan Akreditasi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan , Dengan Ketua TIM dari Pengadilan Tinggi TUN Medan Yaitu Bapak Hendro Puspito, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan TUN Medan, didampingi oleh Bapak BUDHI HASRUL, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Medan. Anggota TIM Erianur, S.H., M.Hum, Makmur Sitepu, S.H., dan Widia Fitri Mahati Sianipar, S.E.

Pengawasan dan Pengarahan Persiapan Akreditasi Dilakukan selama 3 (tiga) hari Pada Tanggal 7 sampai 9 November 2018.

Admin, 30 Oktober 2018. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melakukan kegiatan Penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Samudra, Penandatanganan dilakukan oleh Pihak Pertama yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Samudra Dr. Fuadi, S.H., M.H dan Pihak Kedua yaitu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Dr. H. Mustamar, S.H., M.H , setelah acara Penandatangan lalu dilanjutkan dengan Kuliah Umum dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

29 Oktober 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Menyelenggarakan Kegiatan Upacara Bendera Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2018. Pembina Upacara Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Bapak H. DR.MUSTAMAR, S.H., M.H. dan di ikuti oleh Hakim, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional, Staff dan Honorer PTUN Medan, dengan Tema Hari Sumpah Pemuda “Bangun Pemuda , Satukan Indonesia”.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H meresmikan pengoperasian 85 pengadilan baru di Melonguane Kabupaten Talaud, pada Senin 22 Oktober 2018. Acara peresmian tersebut sengaja di selenggarakan di Melonguane sebagai salah satu kota yang terletak di wilayah terluar Indonesia.

Sebelumnya Kabupaten Talaud dengan ibu kota Melonguane termasuk dalam wilayah hükum Pengadilan Negeri Tahuna di Kabupaten Sangihe, padahal antara Kabupaten Talaud dengan Kabupaten Sangihe terpisah oleh laut. Dua kabupaten tersebut hanya bisa ditempuh dengan transportasi udara dengan rute Talaud-Manado-Sangihe sehingga masyarakat yang berdomisili di Kota Melonguane untuk bisa datang ke Pengadilan Negeri Tahuna harus terbang naik pesawat ke Manado terlebih dahulu baru terbang lagi ke Kabupaten Sangihe tempat Pengadilan Negeri Tahuna berada. Sekarang dengan berdirinya Pengadilan Negeri Melonguane, maka masyarakat yang tinggal di Kabupaten Talaud tidak perlu lagi harus menggunakan pesawat untuk datang ke pengadilan.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. mengatakan bahwa terbentuknya pengadilan baru tidak semata-mata ditujukan untuk berdirinya sebuah bangunan pengadilan di suatu daerah yang wilayah administratifnya mengalami pemekaran, namun yang lebih penting adalah bisa lebih mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan yang domisilinya jauh dari lokasi pengadilan. Kendala geografis diwilayah-wilayah tertentu seringkali menyulitkan bagi para pencari keadilan untuk bisa datang langsung ke pengadilan, baik karena jarak antara pengadilan dengan tempat tinggal para pencari keadilan yang sangat jauh atau disebabkan karena kondisi alam yang sulit dilalui oleh alat transportasi, baik darat laut maupun udara, sehingga pada daerah-

daerah tertentu untuk bisa sampai ke pengadilan memerlukan perjuangan yang sangat berat dan biaya yang cukup besar.

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ketentuan tersebut memberikan konsekuensi bahwa negara wajib untuk menyediakan sarana dan fasilitas bagi warga negara untuk dapat memperoleh layanan hukum dan keadilan. Dalam rangka menjalankan amanat konstitusi untuk menjangkau akses keadilan bagi masyarakat dan pencari keadilan di daerah-daerah yang jauh dari lokasi pengadilan, maka dibentuk 85 pengadilan baru agar lebih memudahkan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanahnhukum dan keadilan.

Ketua Mahkamah Agung berharap dengan berdirinya pengadilanpengadilan baru tersebut dapat memberikan kemudahan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, agar dapat mewujudkan prinsip penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA

Dr. Abdullah, SH., MS.

Untuk Menyaksikan Siaran Langsung Silahkan Klik Link Ini  pada Hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018

Sumber :  https://mahkamahagung.go.id/