Category Archives: Berita Slideshow 1
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI BULANAN INTERNAL PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN DENGAN VIRTUAL ONLINE TELECONFERENCE
Bapak Indaryadi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memimpin rapat koordinasi Internal Bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara Virtual Online Telecomfrence serta dengan pelaksanaan disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 pada hari Rabu, 10 Juni 2020, Pukul 08.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama PTUN Medan.
Rapat yang dilakukan secara tatap muka di ruang sidang tersebut dihadiri oleh beberapa Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Teknis Kepaniteraan dan Pejabat Struktural Kesekretariatan PTUN Medan, sedangkan selebihnya dilakukan tatap muka virtual online Telecomfrence di ruang kerja masing – masing.
Rapat di awal kepemimpinan Bapak Indaryadi S.H., M.H. membahas berbagai hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan dalam budaya kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Mengingatkan akan tugas dan peran setiap bagian untuk mensukseskan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI pada umumnya, dan visi misi Pengadilan Negara Medan pada khususnya.
Salah satunya memaksimalkan penerapan Aplikasi Penelusuran Perkara SIPP dan E_Court dalam lingkungan peradilan. Baik untuk mencatat data, sarana prasarana pendukung bagi para pencari keadilan, dan sistem kontrol bagi kinerja pengadilan. Juga perlunya adanya pemetaan Sumber Daya Manusia di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memaksimalkan kemampuan tiap bagian.
Kegiatan rapat dilaksanakan sebagai Monitoring dan Evaluasi (Monev) bulanan kegiatan, Kinerja dan serta memantau pelaksanaan disiplin protokol kesehatan menuju era new normal dilingkungan PTUN Medan.
dalam hal lain, Ketua PTUN Medan, Bapak Indaryadi S.H.,M.H. menyampaikan bahwa seluruh Hakim, pegawai dan dihimbaukan semua pihak (tamu) untuk diwajibkan penggunaan masker. Untuk sarana PHBS lainnya sudah cukup baik dilakukan.
“Dengan New Normal diharapkan seluruh lapisan masyarakat menerapkan kebiasaan baru yaitu wajib menggunakan masker, wajib cuci tangan atau menggunakan hand sanitazer dan menjaga jarak. Selain itu penegakan disiplin kesehatan serta pengendalian protokol kesehatan di tempat ruang sidang dan layanan PTSP harus selalu dilakukan”.
Protokol kesehatan berlaku bagi siapa saja yang terlibat atau berada di tempat dan fasilitas umum. Prinsipnya protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum harus memuat perlindungan kesehatan individu seperti memakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak fisik dengan orang lain, dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Dalam penerapan protokol kesehatan harus melibatkan peran semua pihak.
SELEKSI TERBUKA JAPATI PADA BADAN PENGAWASAN MA RI
Jakarta – Humas MA: Menindaklanjuti Surat Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Mahkamah Agung RI Tahun 2020 Nomor: 04/Pansel/Japati/4/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (lnspektur Wilayah I dan lnspektur Wilayah Ill) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2020, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Agar menyebarluaskan melalui website satuan kerja masing-masing tentang pengumuman tersebut.
2. Memerintahkan kepada pejabat yang memenuhi syarat di lingkungan masing-masing untuk mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (lnspektur Wilayah I dan lnspektur Wilayah Ill) pada Mahkamah Agung RI.
Untuk informasi lebih jelas, silakan klik tautan di bawah ini. (azh/RS)
Penyemprotan Cairan Disinfektan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
LANGKAH MEMUTUS MATA RANTAI PENYEBARAN VIRUS COVID -19 (CORONA VIRUSES)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
Selasa, 31 Maret 2020
Pada hari ini diadakan penyemprotan cairan Disinfektan di area dalam dan luar lingkungan gedung kantor guna pencegahan penyebaran Virus Covid-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia.
Kegiatan Penyemprotan cairan disinfektan ini pula sesuai himbauan dari Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kota dalam hal Penyemprotan Disinfektan secara Massal di Wilayah Propinsi Sumatera dan Kota Medan.
Petugas Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh sarana dan alat yang ada di bagian dalam dan luar lingkungan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Semoga dengan diadakannya penyemprotan cairan disinfektan dapat membunuh dan menghentikan penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kota Medan. Aamiin (Jef/media PTIP)
SYUKURAN PERINGATAN ULANG TAHUN PERADILAN TATA USAHA NEGARA KE – 29 TAHUN 2020
Medan – PTIP : Pada hari Jumat, 17 Januari 2020 Pada Pukul 09.00 WIB Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Keluarga besar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyelenggarakan kegiatan Syukuran dan perayaan Hari Ulang Tahun Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) Ke – 29. Dalam Perayaan Hari Ulang Tahun Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) Ke – 29 dihadiri oleh Ketua, Hakim, Pejabat Struktural & Fungsional, Pegawai dan Honorer Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan dilanjutkan dengan Do’a bersama serta pemotongan Kue ULTAH oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA DAN KOMITMEN BERSAMA PADA JAJARAN APARATUR DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
Kota Medan, 6 Januari 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari senin tanggal 6 Januari 2020, pukul 08.30 WIB di Ruang Sidan Utama mengadakan penandatanganan Pakta Integritas. Kegiatan ini di pimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Bapak Kasim, S.H., M.H. yang dihadiri seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, para Panitera Muda, para Panitera Pengganti, para Kasubbag, Jurusita Pengganti, Pelaksana(Staf), P3K .
Penandatangan Pakta Integritas ini sesuai tujuannya adalah merupakan langkah untuk memastikan bahwa aparatur sipil Negara sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta peran dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu Pakta Integritas tersebut merupakan wujud penyelenggraan pemerintah yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.
PARA APARATUR KEPANITERAAN PTUN MEDAN
PARA PEJABAT KEPANITERAAN DAN STRUKTURAL PTUN MEDAN
PELAKSANA PADA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PTUN MEDAN
PARA CALON HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI PTUN MEDAN
Kegiatan ini dimulai dengan Pembacaan Pakta Integritas dan di ikuti penandatangani oleh Seluruh Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Pejabat Kesekretariatan, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, Pelaksana/ Staf , P3K.
TENAGA P3K PTUN MEDAN
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI POSBAKUM
Medan, 30 Desember 2019
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Sudah Melakukan Seleksi POSBAKUM di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
Seleksi dan Penerimaan POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
PANITIA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN
POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
TAHUN 2020
PENGUMUMAN
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : W1-TUN1/1347/PL.08/12/2019 Tanggal 4 Desember 2019, Tentang : Pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan ini diumumkan bahwa dibuka Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
Pendaftaran dimulai pada :
H a r i : Senin s/d Jumat.
Tanggal : 9 Desember 2019 s/d 13 Desember 2019.
J a m : 08.00 Wib s/d 16.30 Wib.
Medan, 5 Desember 2019
KETUA PANITIA,
HJ. FEBRU WARTATI,S.H.,M.H.
PANITIA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
KRITERIA PESERTA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN
POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : W1-TUN1/1347/PL.08/12/2019 tanggal 4 Desember 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Panitia telah menentukan kriteria peserta seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Tatat Usaha Negara Medan sebagai berikut:
No.IDENTITAS KETERANGAN
1. Nama Lembaga
2. Alamat
3. Wilayah Medan
4. Bentuk Lembaga
5. Struktur Kepengurusan Lembaga
6. Akte Pendirian Lembaga
7. SK Kementerian dan Ham
Medan 4 Desember 2019
Ketua Panitia HJ. FEBRU WARTATl,S.H.,M.H
Wakil Ketua Panitia FATMA N.M. SIMBOLON,S.H.,M.H
Sekretaris SATRYANA BERUTU,S.H.,M.H
Anggota
1. RATNA ROSDIANA,S.E.,S.H……………
2. MERYATY FENNY TOGATOROP.S.H.
Informasi lengkap, hubungi Humas PTUN Medan.
KETUA KAMAR TUN MA DIKUKUHKAN MENJADI GURU BESAR UNDIP
Semarang-Humas: Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr H. Supandi, SH., M.Hum dikukuhkan menjadi Guru Besar Tidak Tetap Dalam Bidang Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, di Gedung Prof Soedarto, Tembalang, Semarang, Jumat (29/11/2019)
Pidato pengukuhan Supandi berjudul Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia.
Supandi memaparkan perkembangan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) saat ini menjadi semakin luas. Ia juga menjelaskan tentang konsekuensi Revolusi Industri 4.0 yang berdampak pada pelayanan publik di bidang administrasi negara melalui pemerintahan yang berbasis teknologi informasi.
“Mahkamah Agung termasuk lingkungan Peratun didalamnya mulai menggunakan sarana TI guna memodernisasi administrasi penyelesaian perkara, baik dari aspek strukturnya maupun fungsinya dalam rangka menghadapi adanya revolusi industri 4.0. Pemanfaatan teknologi bagi badan adalah salah satu upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan tugas peradilan berupa keterlambatan penyelesaian perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur badan peradilan” jelasnya.
Lebih lanjut Supandi menjelaskan melalui penerapan IT prestasi Kamar TUN ini bukan hanya dalam memutus saja, bahkan dalam minutasinya pun di tahun 2018 perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 4.377 perkara. Dibandingkan dengan perkara yang masuk, rasio penyelesaian perkara (clearance rate) sebesar 98, 01 %. Jadi, rata-rata waktu minutasi perkara pada Kamar TUN selama 2 bulan, tambahnya.
Menurutnya penerapan dan pengembangan e-court kedepannya yang terus berkembang bahkan sampai pada tahap putusan tentu akan berdampak pada semakin berkurangnya penggunaan kertas. Dengan demikian baik disadari atau tidak pengadilan telah memulai budaya baru yang disebut paperless culture. Bukan tidak mungkin melalui langkah sederhana kedepan pengadilan-pengadilan di Indonesia mampu melahirkan pengadilan yang ramah lingkungan (eco-court).
Supandi juga menjelaskan tantangan kedepan dari penerapan peradilan elektronik adalah terkait dengan Keputusan Elektronis dan Permasalahan Bukti Elektronik. Tanggung jawab hukum administrasi negara kedepan adalah bagaimana menjamin keamanan dan keautentikan terhadap dokumen public tersebut kepada publik harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sejumlah pejabat negara tampak hadir dalam proses pengukuhan tersebut diantaranya adalah Ketua Mahkamah Agung, Prof. Hatta Ali, Staff Khusus Wakil Presiden Prof. M. Nasir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Komisioner Komisi Yudisial.
Rektor Undip Prof Yos Johan Utama menuturkan, dengan dikukuhkannya Prof Supandi, maka Undip hingga saat ini telah mengukuhkan 9 Guru Besar dosen tidak tetap. Prof Supandi sendiri merupakan Guru Besar ke-24 yang dikukuhkan Undip di tahun 2019 ini. (Humas)
Loading ...