Category Archives: Berita Slideshow 1

PROTOKOL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT

protokol kesehatan 2020

protokol kesehatan 2020

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI BULANAN INTERNAL PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN DENGAN VIRTUAL ONLINE TELECONFERENCE

DSC02146

DSC02136Bapak Indaryadi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memimpin rapat koordinasi Internal Bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara Virtual Online Telecomfrence serta dengan pelaksanaan disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 pada hari Rabu, 10 Juni 2020, Pukul 08.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama PTUN Medan.

Rapat yang dilakukan secara tatap muka di ruang sidang tersebut dihadiri oleh beberapa Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Teknis Kepaniteraan dan Pejabat Struktural Kesekretariatan PTUN Medan, sedangkan selebihnya dilakukan tatap muka virtual online Telecomfrence di ruang kerja masing – masing.

DSC02107

DSC02109

DSC02112

DSC02111

DSC02119

DSC02124

DSC02120

DSC02128

DSC02126

Rapat di awal kepemimpinan Bapak Indaryadi S.H., M.H. membahas berbagai hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan dalam budaya kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.  Mengingatkan akan tugas dan peran setiap bagian untuk mensukseskan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI pada umumnya, dan visi misi Pengadilan Negara Medan pada khususnya.

Salah satunya memaksimalkan penerapan Aplikasi Penelusuran Perkara SIPP dan E_Court dalam lingkungan peradilan. Baik untuk mencatat data, sarana prasarana pendukung bagi para pencari keadilan, dan sistem kontrol bagi kinerja pengadilan. Juga perlunya adanya pemetaan Sumber Daya Manusia di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memaksimalkan kemampuan tiap bagian.

Kegiatan rapat dilaksanakan sebagai Monitoring dan Evaluasi (Monev) bulanan kegiatan, Kinerja dan serta memantau pelaksanaan disiplin protokol kesehatan menuju era new normal dilingkungan PTUN Medan.

dalam hal lain, Ketua PTUN Medan, Bapak Indaryadi S.H.,M.H. menyampaikan bahwa seluruh Hakim, pegawai dan dihimbaukan semua pihak (tamu) untuk diwajibkan penggunaan masker. Untuk sarana PHBS lainnya sudah cukup baik dilakukan.

“Dengan New Normal diharapkan seluruh lapisan masyarakat menerapkan kebiasaan baru yaitu wajib menggunakan masker, wajib cuci tangan atau menggunakan hand sanitazer dan menjaga jarak. Selain itu penegakan disiplin kesehatan serta pengendalian protokol kesehatan di tempat ruang sidang dan layanan PTSP harus selalu dilakukan”.

Protokol kesehatan berlaku bagi siapa saja yang terlibat atau berada di tempat dan fasilitas umum. Prinsipnya protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum harus memuat perlindungan kesehatan individu seperti memakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak fisik dengan orang lain, dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Dalam penerapan protokol kesehatan harus melibatkan peran semua pihak.

 

SELEKSI TERBUKA JAPATI PADA BADAN PENGAWASAN MA RI

post_1

Jakarta – Humas MA: Menindaklanjuti  Surat  Ketua  Panitia  Seleksi  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Mahkamah Agung   RI   Tahun   2020   Nomor:   04/Pansel/Japati/4/2020  tanggal   2  April   2020  tentang Pengumuman   Perpanjangan   Pendaftaran  Seleksi  Terbuka   Pengisian  Jabatan   Pimpinan Tinggi  Pratama  (lnspektur Wilayah  I     dan  lnspektur Wilayah  Ill)  pada  Mahkamah  Agung  RI Tahun 2020, dengan  ini disampaikan  beberapa  hal sebagai berikut:

1.   Agar    menyebarluaskan     melalui    website    satuan     kerja     masing-masing     tentang pengumuman tersebut.

2.   Memerintahkan   kepada   pejabat  yang  memenuhi  syarat  di  lingkungan   masing-masing untuk  mengikuti  Seleksi Terbuka Jabatan  Pimpinan  Tinggi Pratama  (lnspektur Wilayah  I dan lnspektur Wilayah  Ill)  pada Mahkamah Agung RI.

Untuk informasi lebih jelas, silakan klik tautan di bawah ini. (azh/RS)

 

 

silahkan download file

Penyemprotan Cairan Disinfektan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

IMG20200331120816

LANGKAH MEMUTUS MATA RANTAI PENYEBARAN VIRUS COVID -19 (CORONA VIRUSES)

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

Selasa, 31 Maret 2020

Pada hari ini diadakan penyemprotan cairan Disinfektan di area dalam dan luar lingkungan gedung kantor guna pencegahan penyebaran Virus Covid-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia.

IMG20200331121712

Kegiatan Penyemprotan cairan disinfektan ini pula sesuai himbauan dari Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kota dalam hal Penyemprotan Disinfektan secara Massal di Wilayah Propinsi Sumatera dan Kota Medan.

IMG20200331120708

IMG20200331120702

Petugas Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh sarana dan alat yang ada di bagian dalam dan luar lingkungan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Semoga dengan diadakannya penyemprotan cairan disinfektan dapat membunuh dan menghentikan penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kota Medan. Aamiin (Jef/media PTIP)

IMG20200331121439

IMG20200331121113

IMG20200331121448

IMG20200331121052

IMG20200331120816

IMG20200331121046

SYUKURAN PERINGATAN ULANG TAHUN PERADILAN TATA USAHA NEGARA KE – 29 TAHUN 2020

DSC01651

DSC01616 DSC01617 DSC01623 DSC01633 DSC01643 DSC01649 DSC01651 DSC01662 DSC01666 DSC01667 DSC01674 DSC01676 DSC01677 DSC01683 DSC01686Medan – PTIP : Pada hari Jumat, 17 Januari 2020 Pada Pukul 09.00 WIB Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Keluarga besar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyelenggarakan kegiatan Syukuran dan perayaan Hari Ulang Tahun Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) Ke – 29. Dalam Perayaan Hari Ulang Tahun Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) Ke – 29 dihadiri oleh Ketua, Hakim, Pejabat Struktural & Fungsional, Pegawai dan Honorer Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan dilanjutkan dengan Do’a bersama serta pemotongan Kue ULTAH oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

 

 

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA DAN KOMITMEN BERSAMA PADA JAJARAN APARATUR DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

PARA HAKIM PTUN MEDAN

Kota Medan, 6 Januari 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari senin tanggal 6 Januari 2020, pukul 08.30 WIB di Ruang Sidan Utama mengadakan penandatanganan Pakta Integritas. Kegiatan ini di pimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Bapak Kasim, S.H., M.H. yang dihadiri seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, para Panitera Muda, para Panitera Pengganti, para Kasubbag, Jurusita Pengganti, Pelaksana(Staf), P3K .

Penandatangan Pakta Integritas ini sesuai tujuannya adalah merupakan langkah untuk memastikan bahwa aparatur sipil Negara sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta peran dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu Pakta Integritas tersebut merupakan wujud penyelenggraan pemerintah yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.

PARA APARATUR KEPANITERAAN PTUN MEDAN

PARA APARATUR KEPANITERAAN PTUN MEDAN

PARA PEJABAT STRUKTURAL PTUN MEDAN

PARA PEJABAT KEPANITERAAN DAN  STRUKTURAL PTUN MEDAN

PELAKSANA PADA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PTUN MEDAN

PELAKSANA PADA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PTUN MEDAN

PARA CALON HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI PTUN MEDAN

PARA CALON HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI PTUN MEDAN

Kegiatan ini dimulai dengan Pembacaan Pakta Integritas dan di ikuti penandatangani oleh Seluruh Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Pejabat Kesekretariatan, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, Pelaksana/ Staf , P3K.

TENAGA P3K PTUN MEDAN

TENAGA P3K PTUN MEDAN

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI POSBAKUM

slide_posbakum

Medan, 30 Desember 2019

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Sudah Melakukan Seleksi POSBAKUM di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

 

Pengumuman Hasil Seleksi

Seleksi dan Penerimaan POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

PANITIA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN
POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
TAHUN 2020

PENGUMUMAN

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : W1-TUN1/1347/PL.08/12/2019 Tanggal 4 Desember 2019, Tentang : Pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan ini diumumkan bahwa dibuka Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Pendaftaran dimulai pada :
H a r i               : Senin s/d Jumat.
Tanggal            : 9 Desember 2019 s/d 13 Desember 2019.
J a m                 : 08.00 Wib s/d 16.30 Wib.

Medan, 5 Desember 2019
KETUA PANITIA,
HJ. FEBRU WARTATI,S.H.,M.H.

PANITIA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

KRITERIA PESERTA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN

POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : W1-TUN1/1347/PL.08/12/2019 tanggal 4 Desember 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Panitia telah menentukan kriteria peserta seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Tatat Usaha Negara Medan sebagai berikut:

No.IDENTITAS                                                               KETERANGAN
1. Nama Lembaga
2. Alamat
3. Wilayah Medan
4. Bentuk Lembaga
5. Struktur Kepengurusan Lembaga
6. Akte Pendirian Lembaga
7. SK Kementerian dan Ham

Medan 4 Desember 2019

Ketua Panitia                                                               HJ. FEBRU WARTATl,S.H.,M.H
Wakil Ketua Panitia                                                   FATMA N.M. SIMBOLON,S.H.,M.H
Sekretaris                                                                     SATRYANA BERUTU,S.H.,M.H
Anggota
1. RATNA ROSDIANA,S.E.,S.H……………
2. MERYATY FENNY TOGATOROP.S.H.

Informasi lengkap, hubungi Humas PTUN Medan.

slide_posbakum

KETUA KAMAR TUN MA DIKUKUHKAN MENJADI GURU BESAR UNDIP

KETUA KAMAR TUN MA DIKUKUHKAN MENJADI GURU BESAR UNDIP

Semarang-Humas: Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr  H. Supandi, SH., M.Hum dikukuhkan menjadi Guru Besar Tidak Tetap Dalam Bidang Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, di Gedung Prof Soedarto, Tembalang, Semarang, Jumat (29/11/2019)

Pidato pengukuhan Supandi berjudul  Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara  Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong  Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia.

Supandi memaparkan perkembangan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) saat ini menjadi semakin luas. Ia juga menjelaskan tentang konsekuensi  Revolusi Industri 4.0 yang berdampak pada pelayanan publik di bidang administrasi negara melalui pemerintahan yang berbasis teknologi informasi.

IMG-20191202-WA0003

“Mahkamah Agung termasuk lingkungan Peratun didalamnya mulai  menggunakan sarana TI guna memodernisasi administrasi penyelesaian perkara, baik dari aspek strukturnya maupun fungsinya dalam rangka menghadapi adanya revolusi industri 4.0. Pemanfaatan teknologi bagi badan adalah salah satu upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan tugas peradilan berupa keterlambatan penyelesaian perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur badan peradilan” jelasnya.

Lebih lanjut Supandi menjelaskan melalui penerapan IT prestasi Kamar TUN ini bukan hanya dalam memutus saja, bahkan dalam minutasinya pun di tahun 2018 perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 4.377 perkara. Dibandingkan dengan perkara yang masuk, rasio penyelesaian perkara (clearance rate)  sebesar 98, 01 %. Jadi, rata-rata waktu minutasi perkara pada Kamar TUN selama 2 bulan, tambahnya.

Menurutnya penerapan dan pengembangan e-court kedepannya yang  terus berkembang bahkan sampai pada tahap putusan tentu akan berdampak pada  semakin berkurangnya penggunaan kertas. Dengan demikian baik disadari atau tidak pengadilan telah memulai budaya baru yang disebut paperless culture. Bukan tidak mungkin melalui langkah sederhana kedepan pengadilan-pengadilan di Indonesia mampu melahirkan  pengadilan yang  ramah lingkungan (eco-court).

Supandi juga menjelaskan tantangan  kedepan dari penerapan peradilan elektronik adalah terkait dengan Keputusan Elektronis  dan Permasalahan Bukti Elektronik. Tanggung jawab hukum administrasi negara kedepan adalah bagaimana menjamin keamanan dan keautentikan terhadap dokumen public tersebut kepada publik harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IMG-20191202-WA0002

Sejumlah pejabat negara tampak hadir dalam proses pengukuhan tersebut diantaranya adalah  Ketua Mahkamah Agung, Prof. Hatta Ali, Staff Khusus Wakil Presiden Prof. M. Nasir, Gubernur  Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Komisioner Komisi Yudisial.

Rektor Undip Prof Yos Johan Utama menuturkan, dengan dikukuhkannya Prof Supandi, maka Undip hingga saat ini telah mengukuhkan 9 Guru Besar  dosen tidak tetap. Prof Supandi sendiri merupakan Guru Besar ke-24 yang dikukuhkan Undip di tahun 2019 ini. (Humas)

SELAMAT HUT RI Ke 74, 17 Agustus 2019

DSC00313

DSC00313