BELAJAR SISTEM PEMBIAYAAN PENGADILAN DARI PENGADILAN BELANDA

ma

Humas-MA: Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Dr. Aco Nur, SH., MH memimpin rapat dalam rangka diskusi mengenai sistem pembiayaan pengadilan bersama Dr. Jos Puts dari Dewan Pengadilan Belanda di ruang Mudjono, Mahkamah Agung RI 24 November 2015. Rapat dihadiri juga oleh jajaran pejabat eselon II, III, IV serta para staf di lingkungan Badan Urusan Administrasi, juga perwakilan dari Direktorat Badan Peradilan Umum, Direktorat Badan Peradilan Agama, Direktorat Peradilan Mil TUN dan Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung.

Tujuan rapat ini adalah untuk mengetahui sistem yang digunakan Peradilan Belanda dalam mengelola pembiayaan badan peradilan di sana. Mengingat bahwa Mahkamah Agung untuk tahun 2015 ini mendapatakan dana APBN sebesar 8 Triliun untuk kurang lebih 830 satuan kerja, dan ini dirasakan masih sangat kurang. “Pengajuan kita 20 Triliun, tetapi yang disahkan APBN hanya 8 Triliun.” Kata Aco Nur yang merasa anggaran yang diterima MA selalu lebih kecil dibandingkan dengan pengajuannya.

Terdapat banyak perbedaan antara sistem pembiayaan Mahkamah Agung Indonesia (MA RI) dengan Mahkamah Agung Belanda (Dewan Pengadilan). Salah satunya adalah bahwa MA RI adalah lembaga independen yang setara Presiden, yang artinya memiliki kewenangan untuk mengatur sistem peradilan tanpa intervensi dari pihak manapun, akan tetapi untuk masalah pembiayaan masih harus mengikuti sistem dari Kementrian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) “MA RI meski independen, tetapi dalam masalah keuangan tetap harus sesuai dengan peraturan-peraturan dari Kementrian Keuangan” Kata Mantan Kepala Biro Kepegawaian tersebut.

Sedangkan Dewan Peradilan Belanda adalah Badan peradilan yang ada di bawah Kementrian Kehakiman, anggaran mereka selain didapatkan dari Pemerintah, juga didapatkan dari hasil pemutusan perkara . Kementrian Keamanan dan Kehakiman Belanda menyediakan kontribusi tahunan sebesar kira-kira 950 juta Euro untuk Dewan Pengadilan. Mayoritas (95%) dari jumlah ini disebabkan oleh hasil pembiayaan (biaya X kuantitas) dan dijelaskan dalam istilah “kontribusi terkait hasil”. Kontribusi terkait hasil ini dikalkulasikan dengan melipatgandakan jumlah pemutusan perkara (penilaian) dengan biaya yang berlaku bagi mereka. Semakin banyak perkara yang ditangani sistem peradilan maka semakin banyak jumlah dana yang diterima. Setiap kasus yang ditangani oleh Dewan Pengadilan Belanda memiliki biayanya masing-masing. Contohnya, untuk mengurus Perkara perdata di Pengadilan Negeri Belanda, masyarakat harus membayar 797 Euro (+ Rp. 11. 442.529) dan untuk mengurus perkara perdata di Pengadilan tingkat Banding masyarakat harus membayar 3850 Euro (+ Rp. 55.274.450). Seluruh biaya yang masuk langsung ke pemerintah bukan ke Dewan Pengadilan, tetapi Dewan Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengalokasikan, membelanjakan, mengevaluasi dana tersebut. Sehingga gaji, pembelian Komputer, pembelian kertas dan lain-lain menggunakan dana tersebut. Jika pendapatan yang diterima pengadilan ternyata melebihi pengeluarannya pada akhir tahun tersebut, maka dapat dikatakan pengadilan tersebut memiliki surplus. (Humas)